Korupsi, Tiga ASN Dipecat

Bagikan:
Ilustrasi

MetroTabagsel.com – Sebanyak empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat, red).

Dari ke empat ASN itu terdapat satu orang petugas kesehatan yakni, dr Lamhot Situmorang yang bertugas di Puskesmas Parlilitan. Dia diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran disiplin ASN, sementara tiga orang lainnya tersandung kasus tindak pidana korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Domu Lumban Gaol melalui Kepala Bidang Pembinaan Karir dan Disiplin Syahrizal Simamora membenarkan kalau dokter Lamhot Situmorang dipecat karena mangkir dari tugas atau sudah lama tidak pernah masuk kerja tanpa alasan. “Kita sudah melakukan berbagai upaya guna menghindari pemecatan termasuk memanggil yang bersangkutan melalui surat yang lansgung diantar ke rumahnya. Sayangnya, tidak ada tanggapan dari dokter tersebut sehingga tim menjalankan aturan sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Syahrizal melalui selulernya, Kamis (10/1).

Sedangkan ketiga ASN lainnya yakni Hendri Manurung (staf pegawai Puskesmas Onanganjang), Zimbroben Ompusunggu (Sekretaris BPKPAD) dan Binsen Tinambunan (Tenaga pendidik di SMPN 1 Baktiraja), lanjutnya, adalah tindak lanjut dari amanah keputusan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15/2018, Nomor 153/Kep/2018. “Isi dari keputusan bersama itu yakni tentang penegakan hukum terhadap PNS atau ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) yang berkekuatan hukum tetap(Inkracht) karena tindak pidana kejahatan jabatan atau pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan,” beber Syahrizal.

Syahrizal menyebutkan, sesuai dengan amanah keputusan bersama dimaksud, PNS (ASN) yang tersangkut korupsi dan sudah divonis Pengadilan, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). “Sehingga harus dilakukan penindakan tegas melalui pemberhentian dengan tidak hormat,” tegasnya.

Menurut Syahrizal, sesuai putusan PN bahwa Henri Manurung tersangkut korupsi sebagai bendahara Sekretariat (Bensek) Setdakab Humbahas tahun 2010. “Sedangkan Zimbroben Ompusunggu tersangkut korupsi pada jabatan salahsatu kasi pada bidang anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) tahun 2008. Dan Binsen Tinambunan terjerat korupsi pada jabatan kepala sekolah SMPN 3 Parlilitan tahun 2012,” jelasnya.

Dia mengatakan, pihaknya hanya menjalankan aturan, apalagi keputusan bersama itu berlaku secara nasional, tanpa terkecuali. “Jika Pemerintah Kabupaten/Kota melalui BKD tidak mengindahkan keputusan bersama tadi, kepala BKD akan mendapat sanksi,” tandasnya lantas berharap para ASN untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan pelayanan publik serta mematuhi peraturan yang berlaku. (sht/rb)

Bagikan: