Menu

Komitmen Polres Psp dan PWI Tabagsel Komit Tolak Hoaks

  • Linkedin

SIDIMPUAN – Polres Padangsidimpuan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tabagsel komit menolak pemberitaan bohong (hoax).

Komitmen itu dinyatakan dalam acara audiensi jajaran pengurus dan anggota PWI Tabagsel dengan jajaran Polres Padangsidimpuan di Aula Mapolres setempat, Selasa (9/10).

Hadir dalam acara itu, Kapolres AKBP Hilman Wijaya SIK, para Kasat, Kabag. Ketua PWI Tabagsel Hairul Iman Hasibuan MIKom dan jajaran pengurus dan anggota PWI Tabagsel.

Dalam sambutannya, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Hilman Wijaya S.IK mengungkapkan, sudah mengenal lama organisasi PWI sebagai wadah tertua dan terbesar di Indonesia.

“Sebuah kebanggan bagi kami bisa menerima kunjungan pengurus dan anggota PWI Tabagsel di Mapolres Padangsidimpuan,” ujarnya.

Menurutnya, peran insan pers khususnya yang tergabung dalam PWI sangat besar dalam mendukung program kepolisian dalam menegakkan subremasi hukum. ” Pers sebagai sosial kontrol punya peranan penting dalam mendukung kinerja kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,”terangnya.

Dikatakannya, belakangan ini, masalah utama yang kerap muncul dan mengganggu kondusifitas masyarakat adalah beredarnya sejumlah berita bohong (hoax).

“Berita dan informasi hoax harus diberantas, PWI sebagai wadah tertua dan terbesar tentu punya andil dalam memberantasnya,” katanya.

Diharapkannya, hubungan sinergitas PWI Tabagsel dengan Polres Psp dapat terus ditingkatkan.

Sementara Ketua PWI Tabagsel Hairul Iman Hasibuan MIKom dalam sambutannya mengungkapkan, apresiasi atas hubungam baik yang terjalin selama ini.

Di sisi lain, Iman juga memaparkan seputar struktural organisasi PWI mulai dari pusat , sejarah dan kontribusi PWI sejak kemerdekaan hingga dibukanya kran kebebasan pers di era reformasi.

“PWI berdiri 9 Februari 1946 dan menjadi wadah wartawan satu-satunya hingga era reformasi tahun 1998, banyak sudah kontribusinya dalam mempertahankan NKRI,” tuturnya.

Saat ini, pasca dibukanya kebebasan pers 1998, perusahaan dan organisasi pers menjamur meski akhirnya berdampak negatif pada identitas wartawan sesungguhnya.

“Kebebasan pers menjadi kebablasan, sehingga dibuatlah aturan atau regulasi profesi wartawan oleh dewan pers yang diatur dalam UU 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Lebih lanjut Iman mengatakan, ada sejumlah program utama dewan pers dan PWI dalam mengembalikan khittah pers yang profesional, salah satunya Uji Kopetensi Wartawan (UKW) , sertifikasi perusahaan dan organisasi.

“Dari data dewan pers yang bisa diakses melalui internet baru tiga wadah wartawan yang lolos verifikasi yaitu PWI, AJI dan IJTI sedangkan wartawan yang lolos UKW di Tabagsel hanya mencapai sekitar 60 hingga 70 orang, padahal lebih seribuan terdaftar di humas pemerintah se-Tabagsel, ini kondisi yang cukup riskan,” terangnya.

Ditambahkan, sebagai wadah tertua dan terbesar dinegeri ini, PWI terus getol menggelar UKW dengan tujuan mewujudkan insan pers yang profesional sesuai amanat Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

“Dengan UKW, profesionalitas wartawan bisa terwujud sehingga pemberitaan hoax dapat terminimalisir,” tegasnya sembari menyebut wartawan bukanlah pekerjaan namun profesi.

Dalam kesempatan itu, Iman juga mengungkapkan dukungan penuh terhadap Kapolres Psp AKBP Hilman Wijaya dalam menegakkan supremasi hukum di wilayah kerjanya.

“Kami mendukung penuh dan siap bergandeng tangan dalam penegakan supremasi hukum dan pencegahan hoax di Kota Psp,”tegasnya.

Acara dirangkai, pernyataan anti hoax oleh seluruh anggota dan pengurus PWI Tabagsel. (bsl)

  • Linkedin
Loading...