Langgar Aturan, APK Ditertibkan

Bagikan:
Jajaran Tim Koordinasi yang tergabung dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) melanggar aturan di Jalan Protokol Kota Padangsidimpuan menertibkan Baliho, Billboard dan Spanduk Peserta Pemilu yang melanggar aturan, Kamis (10/1). (Budi Lubis)

SIDIMPUAN – Tim Koordinasi menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu yang melanggar aturan, Kamis (10/1).

Penertiban ini tindaklanjut dari hasil kesepakatan Tim Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Padangsidimpuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan didampingi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resort (Polres) Padangsidimpuan serta Partai Politik Peserta Pemilu.

Mengawali penertiban, Tim Koordinasi Penertiban APK Melanggar Aturan bergerak dari Jalan Protokol arah Jembatan Siborang menuju Jalan Sudirman hingga ke daerah Kecamatan Psp Hutaimbaru.

“Ini hari pertama. Kita mulai dari arah Jalan Sudirman-Hutaimbaru. Setelah itu nanti kita lanjut ke Jalan Prokol berikutnya,” kata Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Ramadhan Sakti Siregar SE, kepada insan Pers di lokasi penertiban.

Berdasarkan pantauan, Tim Koordinasi menertibkan Spanduk, Baliho dan Bilboard serta Bahan Kampanye yang melanggar aturan.

Mulai dari yang kecil hingga yang Besar diturunkan petugas.

“Kemarin kita sudah melakukan kesepakatan bersama dengan stakeholder terkait sebelum penertiban ini berlangsung. Kesepakatan ini dilaksanakan terkait dengan teknis pelaksanaan penertiban APK yang melanggar aturan,” sebutnya.

Ramadhan sapaan akrabnya, pihaknya melakukan penertiban bersama seluruh pihak terkait karena masih ada Peserta Pemilu yang melanggar aturan dalam pemasangan APK dan Bahan Kampanye.

“Dari hasil yang kita terima, KPU Kota Padangsidimpuan telah memberikan Surat Pemberitahuan (Surat Peringatan) kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk menurunkan APK yang melanggar aturan. Tetapi masih ada yang melanggar makanya kita turun bersama Tim Koordinasi setelah mendapatkan kesepakatan,” tuturnya.

Penertiban ini diikuti Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ramadhan Sakti Siregar SE, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Rahmat Aziz Hasiholan bersama jajarannya.

Seterusnya, Ketua KPU Kota Padangsidimpuan Tagor Dumora SH sekaligus Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, didampingi Divisi Hukum dan Pengawasan Ahmad Rasid SPd, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Nurhamidah Pulungan SE SPd MM, Divisi Perencana, Data dan Informasi Afwan Hasibuan SAg. Kemudian, Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Psp serta perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Nurhamidah Pulungan SE SPd MM, menyampaikan, KPU Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan ketentuan aturan yang berlaku terkait penertiban APK dan Bahan Kampanye yang melanggar aturan.

“Dari laporan yang kita terima dan pantauan langsung banyak Peserta Pemilu yang melanggar aturan. Seterus itu kita surati untuk diturunkan kembali karena melanggar aturan. Ada tiga kali kita surati, tetapi tidak juga dilaksanakan,” paparnya.

Hasil Rapat Koordinasi, Jika Ada Kerusakan Tidak Ada Tuntutan

Jajaran Bawaslu Padangsidimpuan mengundang seluruh pihak terkait untuk bermusyawarah sekaligus membuat kesepakatan dalam Penertiban APK dan Bahan Kampanye yang melanggar aturan, di Kantor Bawaslu, Rabu (9/1) sore.

Keputusan itu tertuang dalam Hasil Rapat Koordinasi Stakeholder Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Kota Padangsidimpuan Tagor Dumora SH sekaligus Divisi Keuangan, Umum, didampingi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Nurhamidah Pulungan SE SPd MM, Divisi Perencana, Data dan Informasi Afwan Hasibuan SAg dan Divisi Teknis Penyelenggaran Fadlyka Himmah Syahputera Harahap SE I ME menyebutkan pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan (surat peringatan) kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk menurunkan APK dan Bahan Kampanye yang melanggar aturan.

Dasar hukumnya, kata Nurhamidah, PKPU nomor 23 tahun 2018, PKPU nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU nomor 23 tahun 2018, PKPU nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU nomor 23 tahun 2018.

Kemudian, Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan nomor 204/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kota Padangsidimpuan. Serta Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan nomor 209/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2018 tentang Kesepakatan Fasilitas Alat Peraga Kampanye kepada Peserta Pemilu 2019.

“Setelah kita surati, masih ada juga yang melanggar. Ini yang kita sampaikan kepada Bawaslu bahwa KPU Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang ada,” jelasnya.

Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ramadhan Sakti Siregar SE didampingi Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Rahmat Aziz Hasiholan menyatakan dalam menindaklanjuti hal tersebut pihaknya mengundang seluruh stakeholder terkait untuk membuat kesepakatan bersama.

“Kita tidak ingin ada hal-hal yang diluar jangkauan kita setelah penertiban APK nanti. Makanya kita undang seluruh pihak khususnya Partai Politik Peserta Pemilu,” kata Rahmat Aziz.

Dalam kesepakatan itu, Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ramadhan Sakti Siregar SE, memaparkan dasar hukumnya PKPU dan Keputusan KPU Psp serta Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (KPU).

Hasilnya, kata Ramadhan, Pertama, Peserta Pemilu secara sukarela melakukan Penertiban APK maupun Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan penetapan lokasi pemasangan dan juga design sesuai dengan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan nomor 204/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kota Padangsidimpuan. Serta Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan nomor 209/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2018 tentang Kesepakatan Fasilitas Alat Peraga Kampanye kepada Peserta Pemilu 2019.

Kedua, dalam melakukan penertiban APK akan dilakukan bersaama-sama dengan Satpol PP. Ketiga, dalam melakukan penertiban APK dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu, kendaraan yang di branding, angkutan umum maupun becak bermotor yang memasang penutup becak motor memuat foto, tanda gambar, nomor urut partai politik dan nomor urut pasangan calon dan calon, Bawaslu dan KPU Kota Padangsidimpuan akan melakukan Koordinasi dengan Satpol PP, Polisi, dan Dishub Kota Ppadangsidimpuan serta menghadirkan perwakilan dari peserta pemilu.

Keempat, kendaraan yang di branding akan dibuka brandingnya Dirlantas Polda atau Polres Kabupaten/Kota bersama Dishub dan Satpol PP melalui Rekomendasi Bawaslu Padangsidimpuan. Kelima, masa penertiban APK dan Bahan Kampanye ini akan dilakukan sampai dengan masa kampanye Pemilu Tahun 2019 berakhir pada tanggal 13 April 2019.

Keenam, dalam pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye ini terjadi kerusakan terhadap APK dan Bahan Kampanye, maka peserta pemilu tidak akan keberatan dan melakukan tuntutan.

“Penertiban tahap pertama ini akan berlangsung sampai tanggal 13 April mendatang. Kita berharap Peserta Pemilu taat aturan dalam mengikuti Pemilu ini, sekalipun sanksi pelanggaran APK hanya sebatas sanksi administrasi,” paparnya.

Hadir saat itu Komisioner Bawaslu bersama jajarannya, Komisioner KPU Psp, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu, Satpol PP dan Polisi serta undangan lainnya. (bsl)

Bagikan: