Menu

Wajib Pilkades Ulang Di Desa Rimba Soping

  • Linkedin
Ilustrasi

SIDIMPUAN – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan resmi mengeluarkan putusan terkait gugatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kota Padangsidimpuan. Dalam keputusan tersebut, PTUN mewajibkan Walikota Padangsidimpuan mencabut SK dan melaksanakan Pilkades ulang di Desa Rimba Soping.

Putusan itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor : 27/G/2018/PTUN-MDN. Penggugat atas nama Ali Mangsur Harahap warga Desa Rimba Soping Kecamatan Psp Angkola Julu Kota Padangsidimpuan. Tergugat atas nama Walikota Padangsidimpuan. Amar putusannya berbunyi, mengadili, pertama, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kemudian menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Padangsidimpuan nomor 430/KPTS/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan beserta lampirannya, khususnya Lampiran II nomor urut 39 atas nama Mangarahon Siregar sebagai Kepala Desa Rimba Soping, Kecamatan Psp Angkola Julu.

Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Padangsidimpuan nomor 430/KPTS/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan beserta lampirannya, khususnya Lampiran II nomor urut 39 atas nama Mangarahon Siregar sebagai Kepala Desa Rimba Soping, Kecamatan Psp Angkola Julu.

Keempat, mewajibkan tergugat melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Periode 2018-2023 di Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan sesuai dengan proses, prosedur dan tata acara yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp443.000.

Salah seorang Calon Kepala Desa Rimba Soping yang juga penggugat Ali Mangsur Harahap mengapresiasi setinggi-tingginya putusan Majelis Hakim PTUN yang telah memutus perkara ini dengan jernih dan hati nurani tanpa terpengaruh adanya intervensi dari pihak yang terkait dalam perkara ini.

“Terimakasih juga kepada Kuasa Hukum kami Ahmad Dahlan Hasibuan dan Asri Wahyuni yang telah memperjuangkan tegaknya supremasi hukum di negeri ini khususnya di Kota Bumi Dalihan Natolu, karena semua kedudukan orang sama di mata hukum,” katanya. (bsl)

  • Linkedin
Loading...