Hj Lely Artati Surati Gubernur Sumut

Bagikan:
Ilustrasi

SIDIMPUAN – Setelah gugatan sengketa Parpol resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan REG. NO. 06/PDT.SUS PARPOL /2818 /PN. MDL tertanggal 3 Juli 2018, Hj Lely Artaty melalui tim kuasa hukumnya H Ridwan Rangkuti SH MH, Rafidah SH dan M Nuh Nasution SH dari Law Office Ridwan Rangkuti SH MH & Associates secara resmi menyurati Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Madina, Rabu (4/7) lalu.

Surat itu juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPP Partai HANURA di Jakarta, Surat Pemberitahuan Gugatan dan Permohonan Penundaan tindak lanjut Surat Keputusan DPRD Madina tentang pergantian Ketua DPRD Madina dengan NO. 18/LO/RRA/VII/2818 tgl 3 Juli 2018 tersebut sudah secara resmi diantarkan langsung ke Gubernur Sumatera Utara dan kepada Mendagri pada Kamis (5/7) kemarin.

Sementara untuk Bupati Madina diantarkan lebih dahulu setelah gugatan didaftarkan. Secara hukum, kata Ridwan, dengan adanya gugatan sengketa Parpol di Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang diajukan Lely Artaty yang keberatan atas pergantian jabatan Ketua DPRD Madina yang dilakukan sebagian anggota DPRD Madina yang dipimpin Wakil Ketua H Harminsyah Batubara berdasarkan SK dari DPP Partai Hanura yang ditandatangani Oesman Sapta selaku Ketua Umum dan Hery Lontung Siregar selaku Sekretaris Jenderal yang telah dibatalkan pengesahan kepengurusannya oleh PTUN Jakarta.

Maka, SK pergantian pimpinan DPRD Madina dari Partai Hanura dan Gunernur Sumut tidak dapat lagi menerbitkan SK Peresmian Pergantian Ketua DPRD Madina, sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Oleh karena itu secara hukum pula Hj Lely Artati tetap menjabat sebagai Ketua DPRD Madina dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang ketua DPRD. Untuk itu mari kita semua menghormati proses hukum di pengadilan yang sedang berjalan,” pintanya dan berharap anggota DPRD Madina dapat menyikapi dengan bijak proses hukum yang berlaku.(san)

Bagikan: