Menu

Izin Prajabatan CPNS Tak Diteken, Kapus Sihapas Dipanggil Ombudsman

  • Linkedin
Ilustrasi

PALAS – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara memanggil Kepala Puskesmas Sihapas Barumun. Alasannya, dikarenakan pimpinan Puskesmas ini tak memberikan izin kepada anggotanya untuk mengikuti prajabatan.

Panggilan untuk memenuhi klarifikasi ini merupakan kedua kalinya. Panggilan pertama pada tanggal 8 Agustus lalu tak dipenuhi tanpa alasan yang jelas. Lalu Ombudsman RI perwakilan Sumut ini kembali memanggil Kapus 28 Agustus mendatang.

Soal ini bermula dari laporan dr Igen Marhid Chaidir selalu kuasa atas nama Fitri Yani sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada unit Puskesmas Sihapas Kecamatan Sihapas Barumun. Diduga ada perlakuan maladministrasi terhadap Fitri Yani saat pengajuan mengikuti Diklat Prajabatan lewat program PTT Kemenkes 2017 lalu, yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Palas dalam prosedur pengajuan Fitri Yani sebagai CPNS.

Terpaksa Fitri Yani tidak bisa mengikuti prajabatan tersebut, karena pengajuannya tak diteken.

“Karena prajabatan itu haknya, sebagai CPNS. Kenapa tak dikasih. Dan ini kita panggil kepala puskesmasnya untuk mengklarifikasi itu,” jelas Kepala Ombudsman Ri perwakilan Sumut Abyadi Siregar SSos kepada Metro Tabagsel.

Sementara pengakuan Kapus Sihapas Tjampur Hasibuan persoalan ini sebelumnya sudah ditangani Dinas Kesehatan. Lalu dinas yang bersangkutan menyerahkannya ke Badan Kepegawaian, perihal penempatannya.

Sejak 2015, yang bersangkutan, kata Kapus ini, tak pernah datang bertugas di Puskesmas. Hampir setahun bergulir, hingga akhirnya Fitri Yani dilaporkan ke Dinas Kesehatan. “Sempat saya dengar diberi sanksi dipindahtugaskan ke Puskesmas Gading,” terang Tjampur.

Sedang untuk memenuhi panggilan Ombudsman itu, Tjampur mengaku telah berkoordinasi dengan dinas. “Karena kadis sama sekda masih di Medan, ya tunggu pulang dulu. Bagaimana nanti tunggu dulu (Kadis dan Sekda),” kata Kapus lewat selularnya, Senin (13/8).

Sayang, persoalan ini belum ada tanggapan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkab Palas. Tak ada yang berwenang di bidangnya ini dapat ditemui di kantor BKD tersebut. Bahkan telepon dan pesan tak mendapat respon dari Aslamiyah Harahap, Kepala Badan Kepegawaian. (tan)

  • Linkedin
Loading...