Menu

Guru Honorer K2 Ikut Tes CPNS, Ijazah Harus 2012 ke Bawah

  • Linkedin
Ilustrasi

JAKARTA – Persyaratan yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk 13.347 honorer K2 (kategori dua) yang bisa ikut tes CPNS 2018 dinilai memberatkan.

Pasalnya, 13.347 yang terdiri dari 12.883 guru dan 464 tenaga kesehatan ini harus melengkapi syarat administrasi, salah satunya harus berijazah S1.

Dalam peraturan yang dikeluarkan BKN, disebutkan guru honorer K2 bisa ikut tes bila ijazah S1-nya diperoleh maksimal tahun 2012. Di atas tahun tersebut tidak bisa ikut tes.

“Memang benar ada ketetuan itu. Karena kan sesuai aturan UU Guru dan Dosen, tenaga pendidik harus berijazah minimal S1,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Selasa (9/10).

Aturan itu membuat 120 guru honorer K2 Surabaya tidak bisa ikut tes. “Mereka tidak bisa daftar karena ijazah S1-nya tahun 2013. Yang di surat kan 2012. Kalau pemerintah modelnya kayak itu berarti memang enggak sepenuh hati memberikan alokasi CPNS buat K2,” kata Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono.

Dia menduga, 13.347 itu bakal dilibas habis pelamar umum. Honorer K2 hanya mendapatkan jatah tidak sampai 50 persen dari kuota.
“Memang guru honorer K2 rata-rata sudah memiliki ijazah S1. Namun, tidak semuanya bisa di bawah 2012 karena untuk sekolah kami harus biayai sendiri. Lain cerita bila kami disekolahkan pemerintah, ya cepatlah,” tandas guru yang mengabdi 30 tahun ini

Dua Opsi Penyelesaian

Anggota Badan Legislasi DPR RI Bambang Riyanto mengatakan, hanya ada dua opsi untuk menyelesaikan masalah honorer K2 (kategori dua). Pertama adalah mengangkat 438.590 honorer K2 menjadi CPNS. Kedua, memberhentikan mereka menjadi honorer dan memberikan uang tanda jasa.

“Saya rasa ini yang terbaik bagi honorer K2 daripada status mereka digantung terus. Kasihan kan mereka bertahan dalam harapan-harapan semu pemerintah,” kata Bambang kepada JPNN, Selasa (9/10).

Bagi politikus Gerindra ini, tawaran menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bukan merupanan solusi bagi honorer K2. Menurutnya, honorer K2 hanya ingin menjadi CPNS, bukan lainnya.

Bila pemerintah tidak bisa mengangkat mereka menjadi PNS, lanjut Bambang, lebih baik diberhentikan saja mereka sebagai honorer.

“Lebih baik diberhentikan sekarang ketimbang dimatikan pelan-pelan. Ini tindakan yang sadis karena mereka disingkirkan setelah ada penggantinya,” ucapnya.

Bila pemerintah masih punya itikad baik kepada honorer K2, Bambang menyarankan agar memberikan uang tanda jasa bagi mereka. Dengan dana tersebut, honorer K2 bisa menggunakannya untuk membuka usaha atau lainnya.

“Honorer K2 maunya tetap PNS. Pemerintah berat memenuhinya. Sampai kapan pun enggak akan ketemu solusinya kalau pemerintah enggan menjadikan K2 PNS. Makanya, berhentikan saja K2-nya dan beri mereka uang tanda jasa,” tandasnya.

30 Oktober Kepung Istana

Para honorer K2 (kategori dua) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 30 Oktober mendatang. Rencananya, aksi melibatkan 50 ribu orang yang akan dipusatkan di Istana Negara.

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan, sesuai hasil keputusan rakornas di Subang pada 5 Oktober, akan ada aksi besar-besaran. Mestinya, massa yang akan turun sekitar 100 ribu orang. Namun, rencana ini terhambat masalah perizinan.

Massa dalam jumlah besar memang dikonsentrasikan di Istana Negara. Namun, honorer K2 yang tidak bisa ke Jakarta, juga menggelar aksi di masing-masing daerah.

“Kami akan menurunkan 50 ribu massa untuk mengepung Istana Negara. Mudah-mudahan presiden mau bertemu honorer K2,” kata Titi kepada JPNN, Selasa (9/10).

Menurut Titi, dia sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh korwil, korda hingga korcam untuk persiapan aksi 30 Oktober. Mekanismenya 50 ribu massa berjuang di pusat. Di hari dan jam yang sama, honorer K2 masing-masing daerah aksi di depan kantor bupati/walikota.

“Jadi aksi ini serentak dari pusat hingga daerah. Kami ingin tunjukkan kalau kami ini ada, jadi jangan didiamkan begitu saja,” tegasnya. (esy/jpnn)

  • Linkedin
Loading...