Ini Versi OPM soal Penembakan di Nduga: Kami Serang Secara Terencana

Bagikan:
Kabupaten Nduga, Papua (Google Maps)

MetroTabagsel.com – Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengaku pihaknya yang bertanggung jawab atas penembakan para pekerja proyek PT Istaka Karya di Nduga.

Dalam wawancara dengan wartawan Jawa Pos Ilham Dwi Wancoko, Sebby juga meyakini bahwa pekerja proyek adalah intelijen dari TNI.

Berikut petikan wawancara Ilham dengan Sebby:

Bagaimana kabarnya, Bang Sebby?
Baik.

Apa yang membuat TPNPB-OPM yakin bahwa pekerja proyek itu intelijen dari TNI?
Semua proyek infrastruktur jalan trans-Papua, yang mengerjakan TNI. Hal itu merupakan rahasia umum di Papua.

Apakah pekerja itu melawan dengan senjata?
Iya (Sebby lalu mengirimkan sebuah video yang berisi pekerja berkaus loreng dan bersenjata laras panjang. Dalam video, mereka sedang berlindung di balik kendaraan proyek).

Berapa pekerja yang ditembak mati?
24 orang.

Awal mula penyerangan, apakah karena ada pekerja yang mengambil foto saat upacara 1 Desember?
Itu kan versi TNI dan Polri. Kami menyerang secara terencana. Setahun lalu kami juga menyerang proyek pembangunan.

Adakah pekerja yang disandera?
Tidak ada, semua tewas. Kami menyerang proyek dan sebuah pos TNI. Kami yang bertanggung jawab.

Bukankah proyek itu untuk menyejahterakan rakyat Papua?
Kami tidak membutuhkan pembangunan. Yang kami butuhkan adalah kesempatan menentukan nasib sendiri dengan referendum.

Ada warga sipil yang diketahui menjadi korban, bagaimana itu?
Jika mengetahui ada warga sipil, tentu kami tidak akan melukai. Bila benar ada warga sipil menjadi korban, tentunya itu tanggung jawab TNI. Seharusnya serahkan semuanya ke sipil. Selama ada TNI, kami serang.

Bagaimana bila pemerintah melobi TPNPB-OPM?
Tidak ada lobi, yang ada bila mau ditempuh adalah perundingan tingkat tinggi. Dengan tiga pihak, Indonesia, TPNPB-OPM, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perundingan segi tiga untuk menentukan nasib rakyat Papua.

Mengapa begitu kerasnya ingin menentukan nasib sendiri?
TNI dan polisi Indonesia ini memperlakukan kami seperti binatang. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pada 1977, ada pembantaian 500 ribu orang tua kami. Warga Papua diberangus. Itulah mengapa kami membentuk militer.

Berapa kekuatan TPNPB-OPM?
Kami memiliki 29 Komando Daerah Pertahanan (Kodap). Setiap Kodap memiliki 2.500 personel. Saya pastikan TPNPB-OPM merupakan militer kelas dunia.

Tapi, jumlah TNI kan lebih banyak, bagaimana itu?
Mereka boleh lebih banyak, tapi alam bersama kami. Hutan bersama kami, lembah bersama kami, dan kami tidak akan menyerah. Kami punya moto, satu butir senjata melawan seribu butir senjata.

Setelah ini apa yang akan dilakukan?
Serangan kami berlanjut hingga revolusi total. Saat ini masih revolusi tahapan, serangan kecil ke titik-titik tertentu. Saat sampai revolusi tetap, semua warga non-Papua akan kami usir dari negeri ini.

TNI Anggap Pernyataan OPM Tuduhan Konyol

Kapendam Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menyebut keterangan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom terkait pekerja proyek adalah intelijen TNI, merupakan tuduhan konyol.

Dia menegaskan bahwa para pekerja PT Istaka Karya bukan prajurit TNI. ”Ya, silakan diperiksa kalau dia bilang tentara,” imbuh Aidi.

Dia menyebutkan, sudah ada pekerja yang selamat. Apabila ada yang menuding mereka tentara, dia mempersilakan penuding menanyakan langsung.

Termasuk awak media. Aidi mempersilakan awak media mengonfirmasi para pekerja yang sudah diselamatkan itu. Menanyakan langsung apakah yang bersangkutan prajurit TNI atau bukan. ”Buktikan apa dia tentara,” tegasnya.

Selain bertanya langsung kepada korban selamat, konfirmasi juga bisa dilakukan kepada keluarga para pekerja dari PT Istaka Karya.

Menurut Aidi, tudingan Sebby merupakan propaganda. Juga, upaya KKB memutarbalikkan fakta. ”Yang memang selalu dilakukan mereka,” ujarnya.

Dia menjelaskan, prajurit TNI memang pernah ikut membangun jalan trans-Papua. Namun, tugas itu sudah mereka selesaikan tahun lalu. Tahun ini prajurit yang berada di lokasi pembangunan jalan tersebut hanya bertugas sebagai aparat keamanan. Termasuk di Distrik Yigi. Sama sekali tidak ada prajurit TNI yang bekerja membangun jembatan bersama pekerja dari PT Istaka Karya.

Semua pekerja itu merupakan masyarakat sipil. Dia pun mempertanyakan tudingan Sebby. ”Kalau tentara, mana senjatanya? Apakah bersenjata? Tentara itu kan punya identitas,” paparnya. ”Kalau di situ tentara memang kenapa? Apakah harus dibantai begitu? Kan manusia juga,” tambahnya.

TNI dan Polri Tambah Pasukan, Lewat Darat dan Udara

Guna mengevakuasi korban pembantaian oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), TNI dan Polri mengirim personel gabungan sebanyak 127 orang ke Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Kapolres Jayawijaya AKBP, Jan Bernard Reba mengatakan, pasukan dikirim lewat jalur darat dan udara.

“Pengiriman personel gabungan ini akan dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur udara menggunakan helikopter dan jalur darat menggunakan mobil,” ungkap Jan Reba saat ditemui wartawan di RSUD Wamena, Rabu (5/12).

Dikatakan, untuk personel Polri yaitu anggota Brimob sudah diberangkatkan ke Distrik Yigi dari Mapolres Jayawijaya menggunakan mobil.

Saat ini kondisi di Mbua menurut Jan Reba sudah diduduki personel TNI. Bahkan Pos di Mbua yang sempat diserang oleh KKSB saat ini sudah aktif kembali.

“Dalam penyerangan di Mbua ada kelompok masyarakat yang ikut-ikutan menyerang pos TNI. Ini yang perlu kita pisahkan sehingga saat kita melakukan penyisiran tak ada lagi penyusup dalam masyarakat,” tandasnya.

Dejak tahun 2016, Jan Reba menyebutkan ada dua kontraktor yang terbunuh di Mugi. Oleh sebab itu, pihaknya sudah memanggil pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura, untuk meminta agar harus ada yang melakukan pengawalan dari aparat keamanan atau ada yang melapor untuk meminta pengawalan dari perusahaan swasta.

Namun selama ini sama sekali tak ada koordinasi dengan Kepolisian untuk menempatkan anggota dalam pengerjaan jalan trans Papua wilayah utara ini bisa dilakukan.

“Kami harap pengamanan harus tetap berjalan agar jangan lagi masyarakat jadi korban. Untuk aktivitas pengerjaan jalan di sana sementara dihentikan,” tuturnya.

Jan Reba menambahkan, KKB pimpinan Egianus Kogoya yang melakukan pembantaian terhadap pekerja proyek di Kabupaten Nduga merupakan DPO dari Kepolisian sejak tahun 2016 yaitu sejak kasus pembunuhan di Mugi.

Selain melakukan pembunuhan di Mugi, KKB pimpinan Egianus Kogoya menurutnya juga melakukan pembantaian di Kenyam saat Pilkada dan pemerkosaan terhadap guru di Mapenduma.

“Dengan serangkaian kasus yang terjadi di Kabupaten Nduga, maka kita sudah menjadikannya sebagai target DPO,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Plt. Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey yang menyebutkan KKB pimpinan Egianus Kogoya ini sebelumnya pernah melakukan kejahatan luar biasa di Kabupaten Nduga. Mereka menurut Frits Ramandey pernah memperkosa tenaga guru dan mengintimidasi para pekerja kemanusiaan yang ada di Nduga.

Bahkan, catatan Komnas HAM sepanjang tahun 2018, enam kasus kekerasan yang di dalamnya menyebabkan pelanggaran yang pernah terjadi di Kabuten Nduga yakni penembakan pesawat yang terjadi pada Juni 2018 yang melukai pilot, penyerangan warga di Kenyam 25 Juni mengakibatkan 5 warga sipil tewas. Pada 27 Juni dan 4 Juli kontak senjata mengakibatkan warga Nduga mengungsi.(oni/syn/jo/el/nat)

Bagikan: