Menu

Daerah Lumbung Beras di Sumbar Bertekad Jaga Lahan Produktif

  • Linkedin
Riki Chandra
Hamparan sawah produktif di Kabupaten Solok yang wajib dijaga demi anak cucu.

Semboyan Kabupaten Solok sebagai daerah lumbung beras ternama memang tak terbantahkan. Solok menjadi penghasil hortikultura terbesar di Sumatera Barat (Sumbar). Juga sebagai pemasok beras terbesar hingga ke beberapa Provinsi di pulau Sumatera. Bahkan, di Jawa, kerap menyebut beras yang berasal dari Sumbar dengan sebutan beras Solok.

Riki Chandra, Sumbar

Dari penelusuran JawaPos.com, ada beberapa Nagari dengan produksi padi ratusan ton setiap kali panen. Anatara lain Nagari Salayo, Kotobaru, Gaung, Koto Hilalang, di Kecamatan Kubung. Kemudian Nagari Kotogaek Guguak, Kotogadang Guguak, Cupak, Jawi-Jawi di Kecamatan Gunungtalang.

Begitu juga di Kecamatan X Kotosingkarak, X Koto Diatas, Sungailasi, dan Bukitsundi. Selain di kawasan Kecamatan Lembah Gumanti dan Hiliran Gumanti (mayoritas), 12 dari 14 kecamatan lainnya didominasi oleh petani sawah.

Di Nagari Salayo, misalnya, sekilas dari jalan raya Solok-Padang, hamparan pesawahan memang terlihat kecil. Namun, jika ditelusuri lebih dekat dan masuk ke dalam Nagari, tepatnya di Jorong Batupalano, mata akan dibuat takjub menyaksikan hamparan sawah yang luasnya tak habis mata memandang.

Luas area pesawahan Jorong Batupalano menyatu dengan ratusan hektare pesawahan di wilayah Kota Solok. Uniknya, cara bercocok tanam masyarakat di sana tidak serentak. Artinya, penggarapan sawah tersebut sesuka hati pemilik lahan.

Ada yang tengah memanen padinya, ada juga yang selesai panen. Serta ada padi petani yang masih menguning, ada juga padi yang masih hijau. Namun, itulah realita cara bercocok tanam masyarakat Salayo, Kotobaru, dan kawasan pesawahan masyarakat di Kecamatan lainnya.

“Siapa yang duluan bertanam ya duluan, siapa yang belum begitu juga. Itu sudah terjadi sekitar 17 tahun terakhir untuk kawasan sawah Salayo dan sawah Solok,” kata Zal, 53, seorang petani di Nagari Salayo, Kamis (4/7).

Zal menyebutkan, pada era 80-an, masyarakat Salayo serentak menggarap tanaman padi. Sehingga, dalam satu tahun hanya satu hingga dua kali panen saja. Hal itu dipicu karena petani masih menggunakan bajak kerbau untuk menggarap sawah. Namun, munculnya mesin bajak, masyarakat mulai menggarap sawahnya dalam waktu yang relatif cepat.

“Kalau sekarang, dalam 1 tahun, ada yang panen 3 kali, ada juga yang 2 kali. Tergantung padi yang ditanam,” beber pria yang sudah puluhan tahun menjadi petani sawah itu.

Hanya saja, terang Zal, bercocok tanam yang tidak serentak juga berdampak pada penyebaran hama padi. Pada umumnya hama muncul saat usia padi 1,5 bulan atau sebelum padi berbuah. Begitu juga penyebaran hama tikus. Sehingga, ketika salah satu padi petani masak (siap dipanen), tikus akan berpindah pada lokasi tanaman padi yang baru berbuah.

“Kalau padi sudah dipanen, tikusnya pindah ke padi yang berbuah. Itulah selalu yang dialami petani, dan ini dampak buruk tidak serentaknya dalam bercocok tanam,” katanya.

Lain halnya dengan Eliza, 51, seorang petani di Munggutanah, Nagari Salayo. Menurutnya, tidak serentaknya bercocok tanam memang berdampak pada penyebaran hama sawah. Namun, di lain hal, ada petani yang menggantung hidup dari hasil sawahnya, otomatis dia berusaha bagaimana sawahnya bisa cepat dipanen. Sehingga, petani ini memacu pengolahan sawahnya agar bisa dipanen 2 atau 3 kali dalam satu Tahun.

“Tapi, saya lihat mayoritas petani di sini memanen padinya 5 kali dalam waktu 2 tahun, jarang yang 3 kali setahun,” kata Eliza yang lebih dari separoh usianya telah ikut bercocok tanam.

Dari pengalamannya menggarap sawah, jenis padi yang bisa dipanen dalam waktu 100 hari adalah padi sokan. Sedangkan jenis anak daro, pandan pulau bisa dipanen setelah berumur 120 hari atau lebih kurang 4 bulan. “Itu kalau normal, kalau tidak bisa lebih 4 bulan,” katanya.

Wali Nagari Salayo, Ajizar Syam mengatakan, luas lahan pertanian sawah di Nagari lebih dari 13.000 hektare yang tersebar pada 4 Jorong di Nagari tersebut. Jika dikalkulasikan, total padi yang dihasilkan berkisar lebih dari 50.000 ton setiap kali panen.

Kondisi ini mengisyaratkan, jika mayoritas masyarakat di Salayo berprofesi sebagai petani. Sedikitnya, 70 persen dari 12 ribu jiwa lebih yang tinggal di Salayo adalah petani sawah. “Banyak juga PNS, pedagang, tapi mereka juga punya sawah, punya ladang di Salayo,” katanya.

Kian menyusutnya lahan pertanian produktif di Nagari tersebut menjadi persoalan besar dirasakan pihak Nagari. “Tapi, kita tidak bisa melarang keras. Sebab, hak pemilik lahan juga untuk membangun di tanah miliknya. Hanya saja, untuk menekan agar warga tidak menghabisi lahan produktif, kita berikan sosialisasi dan diskusi dari hati ke hati,” terangnya.

Begitu juga di Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung. Sekilas, memang terlihat warga Kotobaru banyak yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun pada kenyataannya, mayoritas penduduk Kotobaru masih bermata pencaharian sebagai petani sawah.

Wali Nagari Kotobaru, Afrizal Khaidir mengatakan, luas areal pesawahan masyarakat mencapai 1.200 hektare dari 2.955 hektare total luas Nagari Kotobaru. “Setidaknya, sekitar 65 persen dari 26 ribu jiwa lebih warga Kotobaru adalah petani. Sekitar 25 persen PNS. Sisanya pedagang dan wiraswasta lainnya,” kata Afrizal.

Sejak 2016 lalu, Pemerintah Nagari Kotobaru mulai menfokuskan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani maupun irigasi. Pemokusan perhatian pada jalan pertanian sangat diperlukan masyarakat di Nagari Kotobaru. Sebab, hal ini untuk menunjang dan memudahkan para petani membawa hasil pertanian dari areal pesawahan.

Tidak bisa dipungkiri, bertambahnya penduduk yang datang ke Salayo maupun di Nagari Kotobaru membuat lahan produktif pertanian kian terkuras. Pemerintah Nagari Kotobaru terus berharap, agar masyarakat tetap menjaga lahan-lahan produktif pertanian.

Dengan kata lain, tidak menjadikan kawasang ‘lumbung’ beras Solok itu menjadi tempat pemukiman. Seperti pendirian rumah, ruko dan sebagainya. “Pihak Nagari selalu menghimbau dan memberikan larangan pada masyarakat, untuk tidak mendirikan bangunan di lahan produkti. Tapi, sampai hari ini, kita belum membekukan peraturan itu kedalam Peraturan Nagari (PerNag),” katanya.

Masyarakat Wajib Terlibat, Tak Cukup Dengan UU dan Perda
Ketersediaan lahan pertanian produktif di Kabupaten Solok memang nyaris berkurang setiap tahun. Tanpa aturan dan ketegasan jelas, dikhawatirkan lahan pertanian akan menyusut menyusul semakin berkembangnya kehidupan masyarakat.

Dari catatan, pada 2017, luas lahan pertanian sawah produktif di Kabupaten Solok mencapai 23.439 hektare yang tersebar di 74 Nagari pada 14 Kecamatan. Diakui pihak Dinas Pertanian setempat, jika setiap tahunnya memang selalu terjadi pengalihan fungsi lahan. Seperti pembangunan rumah, ruko dan sebagainya. Namun, rata-rata yang mengalihkan fungsi tersebut adalah pemilik lahan.

“Ada juga yang menjual dan itu dilakukan si pemilik lahan,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Admaizon.
Pemkab Solok, lanjut Admaizon, telah melakukan berbagai upaya pelarangan bagi pemilik lahan untuk tidak mengalihkan fungsi lahan produtif tersebut. Hal ini mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) RT/RW Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 juga ditegaskan, bagi setiap pemilik lahan sawah tadah hujan yang ingin mengalihkan fungsikan lahannya untuk pembuatan ruko atau bangunan selain rumah untuk tempat tinggal, diwajibkan untuk mengganti lahan tersebut.

Dengan kata lain, pemilik yang membangun ruko harus mencetak sawah baru sesuai luas yang dibangun. Sedangkan untuk sawah irigasi atau sawah dengan perairan lancar, pemilik mesti mencetak dua kali lipat sawah baru dari luas yang diambil.
“Kalau untuk tempat tinggal, karena tanah di Minang berpatokan ke tanah ulayat, pemilik diberi keringan dan diperbolehkan. Dengan catatan, tidak boleh lebih dari 500 meter,” terangnya.

Pihaknya juga telah berupaya memberikan sosialisasi dan pemahaman pada seluruh masyarakat di Kabupaten Solok.

Hanya saja, kebanyakan masyarakat mengklaim memiliki hak penuh atas tanah yang dimilikinya. Dengan berbagai alasan, para pemilik lahan terus melakukan pengalihfungsian lahan.

“Padahal, Pemerintah melarang alih fungsi lahan produktif ini untuk kebaikan generasi yang akan datang. Serta, menjaga marwah Kabupaten Solok sebagai lumbung beras ternama. Jika sawah nanti hilang dan sedikit, mana mungkin beras Solok akan berjaya lagi di Sumbar,” terangnya.

Anggota DPRD Kabupaten Solok, Hendri Dunant Dt Endah Bongsu turut mengomentari persoalan tersebut. Menurutnya, untuk menyelamatkan lahan pertanian produktif, Pemkab Solok harus mendorong masing-masing Nagari untuk membuat peraturan tegas dan jelas dalam bentuk Peraturan Nagari (Perna). Sebab, masalah lahan pertanian, pesawahan dan sebagainya berpusat dan dimiliki masyarakat di masing-masing Nagari.

Dengan adanya aturan di tingkat Nagari, masyarakat diyakini dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menggunakan lahan untuk kebutuhan lain. “Kalau tidak segera dibenahi, bisa-bisa habis lahan produktif di Kabupaten Solok. Peraturan UU saja tidak cukup tanpa diturunkan pada peraturan Pemerintah Nagari sebagai akar rumput yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” sebutnya.

Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo mengklaim, jika Pemerintah Daerah selalu berupaya keras untuk tetap mengajak masyarakat merawat lahan produktif. Bahkan, pihaknya telah mewanti-wanti untuk tidak sembarangan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terutama pada kawasan sawah-sawah produktif.

“Kita juga ingatkan Wali Nagari, untuk segera membuat Perna masing-masing tentang lahan produktif,” sebutnya.

Bupati tak menampik, jika kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan memang tidak dapat dihindari setiap tahunnya. Misalnya saja, dikawasan Kecamatan Gunungtalang dan Kubung. Betapa banyak masyarakat yang rela melepas lahan pertanian produktif untuk pembangunan ruko, jalan dan sebagainya.

“Kita tidak bisa menolak pengembangan dan kemajuan. Tapi, untuk mensiasati itu, perlu dibekukan peraturan jelas dan tegas,” terangnya.

Sebagai daerah yang dikenal mayoritas hidup penduduknya dengan bertani, Gusmal berharap, selain dorongan Pemerintah, masyarakat hendaknya juga memiliki kesadaran akan pentingnya lahan produktif itu untuk kelangsungan hidup di masa mendatang. “Intinya, tidak cukup dengan aturan saja. Masyarakat pun mesti aktif menjaga lahan produktif,” sebut Bupati Solok.

Sumbar Ingin Jadi Lumbung Pangan Nasional
Di sisi lain, pada Perayaan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXVII tahun 2017 lalu, Sumbar berkomitmen untuk menjadi daerah penyumbang produksi pangan di Indonesia. Bahkan, Gunernur Sumbar, Irwan Prayitno menyebut, perayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan.

Dalam tataran program, Sumbar telah melampaui batas produksi dari yang ditargetkan. Setidaknya, pada 2017 Sumbar memproduksi sekitar 2,6 juta ton pangan dari 1,4 ton yang ditargetkan secara Nasional.

“Pangan menyangkut perut kita, perut anak-cucu kita. Makanya, kebijakan pangan perlu kita pegang teguh, agar ketersedian pangan selalu terjaga. Dan ini tanggungjawab kita bersama untuk generasi berikutnya,” terang Irwan Prayitno.

Gubernur dua periode itu berkomitmen untuk menjadikan Sumbar sebagai daerah swasembada pangan. Serta, daerah penyangga utama untuk mewujudkan swasembada pangan Nasional. Bahkan, hingga mengantarkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

“Target kita jelas, Sumbar jadi lumbung pangan Nasional, dan Indonesia jadi lumbung pangan dunia,” beber Gubernur yang akrap disapa IP itu.

Menjamin tercapainya target dan menjaga ketersediaan itu, terang Irwan, Pemprov Sumbar telah menempuh sejumlah kebijakan. Seperti, menjaga produksi padi Sumbar tetap di atas 5 persen, dan mencetak lebih banyak sawah.

“Jangan habisi lahan pertanian sawah produktif kita. Bangunlah pemukiman di lokasi-lokasi yang tidak produktif untuk lahan sawah, jagung dan sebagainya,” terang Gubernur. (rcc/JPC)

  • Linkedin
Loading...