Warga Dilatih Konservasi Orangutan dan Alam

Share this:
Pemuka masyarakat bertemu di Sitandiang untuk mengikuti pelatihan konservasi lingkungan dan perlindungan orangutan.

MetroTabagsel.com – Nama Dusun Sitandiang menjadi semakin populer. Letak dusun ini di kaki bukit di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sulit mencapai dusun yang berpenduduk sekitar 120 jiwa ini dengan kendaraan, kecuali mobil garda dua. Atau menggunakan sepadamotor jenis trail.

Para petani di dusun ini sudah terbiasa berjalan kaki pulang pergi, antara dusun mereka ke simpang kantor Kepala Desa Bulu Bario, yang posisinya di pinggir jalan kabupaten. Bisa mencapai 1 hingga 1,5 jam perjalanan. Jalan menuju dusun ini cukup terjal, licin dan berbatu. Bila tidak hati-hati, bisa jatuh terjerembab.

Dusun Sitandiang adalah dusun yang posisinya paling terdekat dengan lokasi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, yang sempat mendapat “gangguan” dari sejumlah LSM asing dan LSM lokal mitranya. Berbagai isu digunakan untuk menggoyang proses pembangunan pembangkit listrik yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.

Tapi nyatanya sikap sejumlah aktivis LSM ini berseberangan dengan sikap masyarakat di dusun, yang pada Pemilu 2019 ini, memenangkan pasangan Capres 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Tampaknya keberadaan proyek PLTA Batangtoru ini telah mengangkat nama baik Presiden Jokowi di mata masyarakat kampung tersebut. Jadi tidak heran, bila warga di dusun ini mendukung penuh keberadaan PLTA, yang akan berkontribusi menyediakan energi listrik terbarukan itu.

Kepala Dusun Sitandiang, Sampetua Hutasuhut, mengaku masyarakat di Sitandiang, menyambut gembira dengan hadirnya pembangunan proyek PLTA Batangtoru atau yang mereka sebut PLTA Simarboru, yang arealnya berada di sebagian wilayah Kecamatan Sipirok, Marancar dan Batangtoru (Simarboru). Masyarakat, bangga karena kampungnya bisa bermanfaat bagi kepentingan nasional.

Hutasuhut menyatakan, masyarakat berharap agar proyek dari program strategis Presiden Jokowi itu bisa secepatnya dibangun tanpa hambatan, sehingga segera selesai. “Kami berharap dengan adanya PLTA Batangtoru, ekonomi masyarakat bisa semakin meningkat dan orangutan makin terlindungi,” ujarnya.

Terkait orangutan, katanya, justru penduduk merasa sangat beruntung dengan keberadaan mawas atau orangutan dalam bahasa masyarakat setempat. Pasalnya, berkat satwa tersebut, perhatian terhadap Dusun Sitandiang semakin besar secara nasional maupun internasional.

“Masyarakat kami sudah mendapat pelatihan konservasi dari pihak PLTA, bagaimana caranya menyelamatkan orangutan dan menyelamatkan alam sekitar,” kata Hutasuhut.

Pernyataan Hutasuhut ini didukung Kepala Desa Bulu Mario, Marganti Ritonga. Kata kepala desa, masyarakat di desanya justru berharap pembangunan PLTA bisa segera diselesaikan. Desa yang berpenduduk 370 KK itu, kata Ritonga, siap mengawal pembangunan PLTA agar berjalan mulus.

“Masyarakat kami mendukung pembangunan PLTA ini,” kata Ritonga.

Dia mengaku pernah menegur oknum dari salah satu LSM asing yang masuk ke desanya, tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada aparat desa.

Penolakan PLTA Dimotori LSM Asing
Penolakan keberadaan PLTA Batangtoru awalnya dimotori sejumlah LSM asing, yang bermitra dengan sejumlah LSM lingkungan di Sumut, sebagai “operator” lapangan. Mereka menggunakan beragam isu, yang dianggap mampu menjadi senjata ampuh untuk menggagalkan proyek PLTA tersebut.

Beberapa LSM asing diduga aktif berkampanye untuk “mengganggu” proyek strategis nasional ini antara lain; Mighty Earth, LSM yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat, perguruan tinggi Australia (Jamescook Universtity Australia), Alliance of Leading Environmental Researchers and Thinkers (ALERT), suatu organisasi yang beranggotakan peneliti, PanEco dari Swiss dan mitra-mitra kerjanya Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Center of Orangutan Protection (COP), Orangutan Information Centre (OIC) dan Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP).

Isu orangutan memang menjadi isu yang paling sering digunakan untuk “mengganggu” proyek strategis nasional ini. Mereka menggunakan kalimat, “800 individu yang terancam di sekitar proyek PLTA Batangtoru.” Meski kemudian, setelah adanya pernyataan atau klarifikasi dari sejumlah peneliti orangutan dan dari institusi kompeten pemerintah, barulah angka 800 individu itu tidak lagi disebut berada di sekitar PLTA Batangtoru.

“Kan nggak masuk akal kalau disebut 800 individu di sekitar PLTA Batangtoru. Kalau untuk seluruh hutan Batangtoru, yang luasnya ratusan ribu hektare, dari Tapsel, Tapteng hingga ke Taput saja jumlahnya nggak sebanyak itu,” kata AM Siregar, pemuka masyarakat Desa Huraba, Kecamatan Marancar, Tapsel.

Muhamamd Nasir Siregar, tenaga pengawas hutan dan lain-lain (TPHL) pada BKSDA di Sipirok, belum lama ini menginformasikan, selama dia melakukan pengawasan orangutan sejak tahun 2000 hingga sekarang, di hutan Sibual-buali ada sekitar 20 hingga 21 individu orangutan, di Lubukraya 8 individu, di blok Sipirok mulai dari Sarulla hingga Pahae, Tapanuli Utara, sekitar 80 individu.

Dia memperkirakan jumlah orangutan di seluruh hutan Batangtoru, yang meliputi tiga kabupaten, yakni Tapsel, Tapteng dan Taput, hanya sekitar 370 – 400 individu.

Kata Nasir, menghitung jumlah orangutan tidak akurat bila berdasarkan jumlah sarang yang ditemukan. Sebab bila musim hujan, satu individu orangutan bisa membuat  4 sarang.

Sementara itu Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno, sebelumnya telah memastikan keberadaan orangutan aman dari aktivitas pembangunan PLTA Batangtoru. Saat ini pun ada satu tim yang terus memantau perkembangan orangutan di kawasan itu, memastikan keberadaan satwa dilindungi itu tetap terjaga dan aman.

Kepentingan Barat
Belakangan, sejumlah LSM itu dicurigai membawa pesan-pesan dari Barat (Eropa dan Amerika), dalam upayanya menggagalkan proyek strategis nasional PLTA Batangtoru. Pasalnya, karena PLTA Batangtoru memperoleh pembiayaan dari Bank Of China. China saat ini adalah negara yang sedang “berperang” di bidang ekonomi, berhadapan dengan Amerika dan Eropa. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sonny Keraf, beberapa waktu sebelumnya juga pernah menuding LSM-LSM itu bagian dari intervensi asing dalam upayanya mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek-proyek strategis nasional, antara lain PLTA Batang Toru.

Kecurigaan itu cukup beralasan, setelah pada kenyataannya, LSM tersebut “diam seribu bahasa” ketika ada sebuah korporasi tambang, yang operasinya justru pada areal yang berada di bekas zona inti habitat orangutan, tidak jauh dari lokasi PLTA Batangtoru.

Energi Terbarukan untuk Listrik Nasional
PLTA Batangtoru yang merupakan pembangkit listrik dengan konsep energi baru terbarukan (EBT), merupakan bagian program pembangunan infrastruktur kelistrikan Presiden Jokowi, yang ramah lingkungan. Keberadaan PLTA ini akan mampu menghemat devisa sekitar USD 400 juta/tahun atau sekitar Rp5,6 tiliun/tahun, kata Firman Taufick, Vice President Communications and Social Affairs PT PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), perusahaan yang membangun PLTA Batangtoru.

”Selain penghematan devisa, PLTA Batangtoru bagian dari komitmen Presiden RI dalam Paris Agreement, untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. PLTA ini akan berkontribusi terhadap komitmen itu dengan mengurangi emisi karbon dioksida minimal 1,6 juta ton per tahun,” katanya.

Keberadaan PLTA Batang Toru, menurut Firman, adalah sebagai salah satu solusi pemerintah dalam penghematan devisa dengan menggantikan pembangkit bertenaga disel atau batubara, yang berbiaya lebih besar dan tidak ramah lingkungan.

“1,6 juta ton per tahun itu setara dengan kontribusi penyerapan karbon oleh 120.000 hektare wilayah hutan atau setara dengan 123 juta pohon,” kata Firman menegaskan manfaat yang diperoleh masyarakat dan negara dari proyek energi baru terbarukan tersebut. (sp)

Share this: