Hakim Perintahkan Obyek Sengketa Diserahkan ke dr Badjora

Share this:
Majelis hakim PN Padangsidimpuan bersama pihak penggugat dan tergugat saat sidang lapangan di lokasi yang disengketakan di Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapsel, baru-baru ini.

MAJELIS hakim menolak seluruh gugatan PT Bona Hutaraja dan mengabulkan sebagian gugatan balik (rekonvensi) dari dr Badjora M Siregar dalam sidang putusan perkara No 53/Pdt.G/2018/PN.Psp yang digelar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan baru-baru ini.

“Putusan gugatan perdata antara PT Bona Hutaraja terhadap dr Badjora M Siregar, Iman Caesar Siregar dan Syarif Muda Halomoan Siregar dalam perkara sengketa kepemilikan tanah atas lahan seluas 310 hektar di Desa Pardamean Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapsel ini, diputus oleh majelis hakim PN Padangsidimpuan, Kamis (20/6),lalu,” ujar Baginda Umar Lubis SH Kuasa Hukum dr Badjora M Siregar dan anak-anaknya, Rabu (26/6).

Dijelaskan, dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin Ketua PN Padangsidimpuan Julius Panjaitan dinyatakan, bahwa lahan obyek sengketa yang selama ini dikuasai PT Bona Hutaraja adalah milik dr Badjora M Siregar.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan, alas hak sah dari tanah obyek sengketa adalah yang dimiliki dr Badjora Siregar.

Seterusnya, Majelis hakim memerintahkan PT Bona Hutaraja atau pihak lain yang berada obyek sengketa, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada dr Badjora sebagai pemilik sah lahan bersangkutan.

Umar mengatakan, PT Bona Hutaraja sudah dua kali mengajukan gugatan perdata terhadap dr Badjora, namun selalu ditolak majelis hakim.

“Sebelumnya, pada gugatan PT Bona Hutaraja register No. 25/Pdt.G/2018/PN.Psp, juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim PN P.Sidimpuan. Alhamdulillah, kebenaran itu akhirnya secara bertahap terungkap,” ujarnya.

Baginda mengungkapkan, berbagai jalan yang berliku dihadapi pihaknya dalam memperjuangkan tanah milik kliennya yang diklaim sebagai milik pihak penggugat.

“Banyak kejanggalan saat itu yang kami hadapi, salah satunya saat klien kami dibantu Fahdriansyah Siregar alias Ucok Kodok (kahangginya) mencoba masuk ke areal lahan yang diduduki pihak penggugat, namun anehnya, kahangginya itu malah dipidana karena disangkakan kasus penganiayan, padahal ia hanya berupaya agar pihak penggugat keluar dari lahan tersebut,” ungkapnya.

Diakuinya, putusan tingkat pertama ini belum memiliki hukum tetap (inkrah) karena masih terbuka kemungkinan pihak PT Bona Hutaraja melakukan banding ditingkat Pengadilan Tinggi (PT).
“Saat putusan, kuasa hukum penggugat Marwan Rangkuti SH, tidak hadir dipersidangan, sehingga kita belum tahu apakah mereka akan banding atau tidak, namun sesuai aturan, pengajuan banding dilakukan paling lama 14 hari setelah putusan,” terangnya.

Sementara itu Fahdriansyah Siregar mengungkapkan, rasa haru atas ditolaknya gugatan PT Bona Hutaraja terhadap dr Badjora Siregar oleh majelis hakim.

“Setahu saya, dr Badjora pemilik sah tanah yang disengketakan tersebut, maka waktu itu, atas panggilan hati nurani dan rasa iba terhadap saudara (kahanggi), saya turut mendampinginya, dan ketika kami meminta agar pihak yang menguasai tanah tersebut untuk keluar dari lahan, malah kami dihalang-halangi oleh puluhan orang diduga suruhan pihak penggugat, serta saya diadukan pula dan disangkakan dugaan penganiayaan, padahal kami bertindak diatas tanah milik dr Badjora Siregar,” tuturnya.

Putusan majelis hakim katanya, sangat penting meski belum inkrah, agar masyarakat (publik) tahu kalau kami berada dipihak yang benar,” ujarnya. (yza)

Share this: