Diduga Korupsi, Dua Pejabat Jadi Tersangka

Share this:
Dikawal petugas, Kaban Kesbangpol Paluta MR hendak dibawa ke Rutan Gunung Tua, Rabu (31/7).

PALUTA – METROTABAGSEL.COM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Drs Mahlil Rambe SH MH dijemput paksa dan dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara di Jalan Lintas Gunung Tua-Padang Sidimpuan KM 5, Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Paluta, Rabu (31/7). Selain Kaban Kesbangpol, Kejari Paluta juga menetapkan tersangka salah satu kabid, Jutan Harahap.

Kaban Kesbangpol Paluta diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Paluta tahun 2017 silam.

Kepala Kejaksaan Negeri Paluta, Andri Kurniawan SH MH melalui Kasi Intelijen Budi Darmawan SH didampingi Kasi Pidsus Hindun Harahap SH dan Kasi Datun Sahbana P Surbakti SH membenarkan proses penangkapan serta penahanan tersebut.

“Iya, kita melakukan upaya paksa terhadap tersangka MR selaku Kaban Kesbangpol Paluta karena tersangka tidak koperatif dalam proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan HUT Paluta tahun 2017,” ujarnya kepada sejumlah wartawan saat melakukan konfrensi pers di Kejari Paluta, Rabu (31/7).

Tambahnya, kedua pejabat itu diduga menyelewengkan anggaran belanja Ulang Tahun Paluta 2017 atas hasil audit dari inspektorat Kabupaten paluta yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp170.935.000 dan sudah dilakukan penahanan dengan surat penahanan Nomor: 03/L.3.34/Fd.1/07/2019.

Budi juga menuturkan, dikarenakan selalu mangkir dalam setiap pemanggilan, tersangka selalu tidak hadir dengan artian tidak koperatif maka pihak kejari terpaksa melakukan penangkapan yang diikut sertakan dari pihak kepolisian dari Polsek Padang Bolak dan tersangka MR berhasil kita tangkap tanpa ada perlawanan serta kita bawa langsung ke kantor kejari untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Kedua tersangka ini telah melanggar undang-undang No 4 UU Korupsi pasal 2, ayat 1 dan pasal 3, junto 18 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan pasal 3 atau pasal 20 /2010 junto 55 ayat 1 ke 1 tentang UU pidana korupsi dengan ancamana pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. (ais)

Share this: