KPP Pratama Padangsidimpuan Gelar Pekan Panutan: Dorong Wajib Pajak Semakin Patuh

Bagikan:
Pelaksanaan pekan panutan pajak di Tapsel oleh KPP Pratama Padangsidimpuan. (Amran Pohan/Metro Tabagsel)

TAPSEL – Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Padangsidimpuan menggelar pekan panutan guna mendorong kepatuhan surat tagihan pajak (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi 2019 di Kabupaten Tapsel, Jumat (22/2) di Kantor Bupati Tapsel, Sipirok.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu, Kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BNN dan sejumlah pejabat di Tapsel.

“Dengan publikasi pemenuhan kewajiban penyampaian SPT tahunan yang kita (Pimpinan daerah) lakukan ini dijadikan sebagai panutan sekaligus mengingatkan masyarakat Tapanuli Selatan untuk menyampaikan SPT tahunan,” ucap Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan, bahwa ada metode pada Dirjen Pajak, untuk merangsang wajib pajak lebih maksimal dalam menunaikan atau menyelesaiakan kewajibannya. “Karena, imbas pajak penting untuk sebuah kemajuan pembangunan termasuk pembangunan daerah,” sebutnya.

Kepala KPP Pratama Padangsidimpuan Sri Mulyono pada acara itu, menyampaikan apresiasi terhadap Pemkab Tapsel atas digelarnya pekan panutan ini. “Kiranya apa yang dicontohkan para pimpinan daerah ini mendorong para wajib pajak semakin patuh,” sebutnya.

Dalam pemaparannya Sri Mulyono mengutarakan, PPh merupakan komponen pajak pusat yang dibagihasilkan ke daerah, sehingga menunjang peningkatan pembangunan daerah termasuk Kabupaten Tapsel.

“Sementara khusus PPh pribadi dan PPh 21 dapat memberikan dampak positif pada anggaran daerah,” terangnya sambil merincikan di tahun 2019, Tapsel menerima Dana Bagi Hasil sebesar Rp151,76 miliar, dimana Rp 10,2 miliar di antaranya dari alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan.

Diungkapkan, sesusi data BPS Tapanuli Selatan telah mencatat di tahun 2018 dari terdapat 64,087 kepala keluarga (KK) di Tapanuli Selatan jumlah NPWP OP terdaftar sebanyak 24.288 yang berarti Tax Coverage Ratio (TCR) sebsar 37,90%.

“TCR Kabupaten Tapanuli Selatan hampir sama dengan ra-rata TCR di wilayah Tapanuli Bagian Selatan yaitu 35,46%. Namun, TCR tersebut belum diikuti dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimal,” sebutnya.

Alasannya, dari 24.288 wajib pajak orang pribadi tersebut, hanya 6.110 atau 25,2% wajib pajak melaporkan SPT pajak penghasilan (PPh) OP di 2018. Sehingga di 2018 KPP Pratama juga telah menerbitkan 1.691 surat tagihan pajak (STP) kepada wajib pajak yang terdaftar berdomisili di Tapanuli Selatan yang sebagian besar tagihan atas denda administrasi.

“Dengan pekan panutan ini diharap kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan di Tapanuli Selatan terkait pelaporan SPT tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2019 semakin meningkat dibanding tahun 2018 lalu,” harap Mulyono. (ran)

Bagikan: