Tingkatkan Kualitas Penggunaan dan Pelaksanaan APBN, KPPN Padangsidimpuan Sosialisasi PMK Nomor 178

Bagikan:
Kasi Pencairan Dana Zulfan mewakili Kepala KPPN Padangsidimpuan Anonom Cony Fety Sitinjak mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/ Tahun 2018 penyempurnaan dari Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012, Kamis (7/2).

SIDIMPUAN – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran (APBN) yang lebih baik, KPPN Padangsidimpuan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri (PMK) Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, Kamis (7/2) kemarin.

Kasi Pencairan Dana Zulfan mewakili Kepala KPPN Padangsidimpuan Anonom Cony Fety Sitinjak memaparkan, sesuai PMK Nomor 178, telah diatur beberapa hal baru dari PMK Nomor 190. Adapun perubahan tersebut, terangnya, mengenai besaran UP (Uang persediaan) yang semula dibagi menjadi Empat Kelompok pagu belanja yang dapat dibayarkan berubah menjadi Tiga Kelompok.

“Pembagian UP menjadi uang tunai dan UP kartu kredit pemerintah dengan proporsi 60 persen tunai dan 40 persen lewat kartu kredit pemerintah,” ungkap Zulfan dihadapan puluhan perbendaharaan Satker di wilayah kerja KPPN Padangsidimpuan.

Kemudian, jelasnya, mengenai perubahan jangka waktu pengenaan sanksi pemotongan UP tunai bagi satker yang belum mengajukan penggantian UP tunai oleh KPPN.

“Yang semula tiga bulan, sejak diterbitkannya SP2D UP menjadi dua bulan,” terangnya.

Dan pencabutan pengaturan tentang pembayaran jaminan uang muka dan penatausahaannya, kata Zulfan, telah diatur pada PMK Nomor 145/PMk.05/2017 tentang tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang dan jasa diterima.

“Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” tukasnya.

Ia berharap, dengan sosialisasi tersebut bisa memberikan rasa disiplin anggaran yang kuat. “Agar pengguna anggaran dapat lebih baik dan menjaga kualitas pelaksanaannya.” Pungkasnya. (yza)

Bagikan: