Pendirian PMKS Dekat Sungai Batang Bangko Ancam Sumber Air Masyarakat Air Apa

Bagikan:
Keterangan foto: proses perataan lahan di lokasi pendirian PMKS Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Madina beberapa waktu lalu. (Samman Siahaan/Metro Tabagsel)

MADINA – Rencana pendirian Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Palmaris Jaya di Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, masih mendapat pertentangan dari berbagai masyarakat.

Sebelumnya, Rabu (30/1) lalu, warga dari tiga desa sekitar lokasi rencana pabrik itu, berunjuk rasa menolak berdirinya pengolahan kelapa sawit tersebut.

Penolakan itu atas kekhawatiran, lingkungan tercemar dan sumber air sungai tak lagi layak digunakan membutuhi kehidupan masyarakat. Khususnya, Desa Air Apa, Muara Pertemuan dan Desa Banjar Aur.

Aksi penolakan pun kembali direncanakan pada Kamis (7/2) kemarin, ke lokasi pembangunan pabrik. Namun batal, sebab tidak keluarnya izin dari Kepolisian. Bertepatan hari itu pula, Pemerintah Kabupaten menggandeng perusahaan PT Palmaris Raya, sosialisasi ke masyarakat, tentang rencana pembangunan PMKS.

Dari sosialisasi yang dihadiri Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Parlis Lubis, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Sinunukan, perwakilan Palmaris Raya serta aparat kemanan itu. Diketahui, Palmaris Raya telah mengantongi izin lokasi. Seratusan meter dari Daerah Aliran Sungai.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Madina, Parlin Lubis lebih menjelaskan tentang prosedur dan teknis penerbitan izin. Tidak menerangkan secara detail kajiannya.

Sebagaimana Tugas Pokok dan fungsi Perizinan dan Penanaman Modal, katanya, memberi pelayanan di bidang administrasi perizinan. Artinya, dalam hal melaksanakan Tupoksi ini, dinas mengacu pada rekomendasi dari instansi teknis lainnya.

“Jika itu menyangkut (Dinas/Badan) Pertanahan, izin pertanahan. Izin lokasi. Itu tim teknisnya Dinas Pertanahan. Semua izin, tidak ujug-ujug begitu saja bisa terbit. Tanpa melalui proses atau pertimbangan dari tim teknis khususnya di bidang pertanahan. Sehingga itu menyangkut masalah pertanahan,” katanya. Sayang sekali, dalam sosialisasi ini, Badan Pertanahan tidak hadir untuk menjelaskan.

Kemudian izin lingkungan, katanya, tidak begitu saja terbit tanpa ada pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan hidup. Begitu juga izin pertanian, seterusnya dan lain sebagainya.

“Jadi dalam hal ini, kami selaku dinas perizinan itu memiliki beberapa tim teknis. Menyangkut lokasi, pertanahan, tim teknisnya pertanahan. Menyangkut lingkungan hidup, tim teknisnya juga dinas lingkungan hidup. Ketika itu menyangkut bangunan, tim teknis nya dinas PU,” terang Parlin.

Namun begitu, ia menegaskan, setiap izin yang terbit telah melalui acuan aturan dan dasar hukum seperti Undang-undang, Perpres, Inpres, Peraturan Menteri dan lainnya.

Manager PMKS Palmaris Raya, Rudi Harahap turut berbicara dalam sosialisasi itu. Katanya, PMKS yang akan dibangun berkapasitas 30 Ton perjam. Alasan dibangun dekat dengan sungai katanya, sebab PMKS membutuhkan air yang banyak. Bukan sungai menjadi alat atau apa pembuangan limbah.

“Air perlu untuk berbagai treatment limbah,” katanya.

Klaimnya, PMKS tidak akan membuang limbah ke sungai. Sebab, akan digambarkannya, akan ada Sembilan kolam penampung limbah, kecukupannya bisa mencapai 550 Hari.

“Bila tidak diolah,” klaim Rudi.

Sementara itu, berbagai tokoh masyarakat tiga desa yang sebelumnya berunjuk rasa, tetap dengan pendiriannya. Menolak pendirian PMKS. Tak lain karena, sungai Batang Bangko menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Selain itu, menurut M Faisyar Hasibuan, salah seorang tokoh masyarakat. PMKS itu juga akan menimbulkan bau yang menyengat, terlebih lagi lokasinya tak jauh dari permukiman.

“Air mengering jika tak tercemari. Dan tentunya, belajar dari PMKS di berbagai daerah lain. Mereka tak jarang secara diam-diam mengalirkan air limbah itu ke sungai,” katanya.

Ia pun berpesan, agar Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Madina untuk berhati-hati dalam menerbitkan izin. “Ada banyak persoalan nantinya di kemudian hari jika tidak bijak menyikapi ini,” pungkasnya.

Pendirian PMKS, ditegaskan kembali Kadis Perizinan dan Penanaman Modal, baru memiliki izin lokasi. Namun untuk izin lainnya, katanya, akan diketahui setelah pemenuhan komitmen dari Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan.

“Ya kita lihat dulu nanti prosesnya di OSS (Online Submission Single), pemenuhan komitmen apa saja yang diminta OSS, disitulah baru ketauan izin apa saja yang dibutuhkan,” terangnya, Senin (11/2) dari sambungan pesan singkat kepada Metro Tabagsel. (san)

Bagikan: