MPI Demo Soal IUP Pertambangan di Madina: Ini Tuntutan Massa…

Bagikan:
Massa dari MPI Madina berorasi dan polisi menjaga ketat di muka Kantor Bupati Madina, Kamis (7/2) siang di Komplek Perkantoran Payaloting, Madina. (Samman Siahaan/Metro Tabagsel)

MADINA – Puluhan pemuda berseragam motif loreng, Kamis (7/2) siang, mendatangi Kantor Bupati Mandailing Natal di Komplek Perkantoran Payaloting. Kelompok pemuda dari Dewan Pimpinan Kabupaten Majelis Pancasila Indonesia (MPI) Madina itu berunjukrasa menolak kegiatan pertambangan yang disinyalir tanpa izin.

Kegiatan pertambangan yang dimaksud merupakan garapan PT Capital Hutana Mining di Desa Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Madina.

Kelompok massa dari MPI yang dikoordinir Muhammad Rasyid dan Hambali ini, membawa tuntutan agar Pemerintah bersama dengan penegak hukum agar segera dan secepatnya memeriksa pimpinan Perusahaan PT Capital Hutana Minning.

Mereka juga menuntut agar seluruh operasi pertambangan dari perusahaan itu dihentikan dan ditutup, mengingat kuat diduga tidak memiliki izin usaha pengelohana (IUP). Dari sini, kata mereka kegiatan tersebut sangat menyalahi ketentuan-ketentuan Amanat UU Nomor 9 Tahun 2009 dan merugikan Keuangan Negara.

“Kami juga meminta pihak penegak hukum agar mengusut tuntas keterlibatan serta legalitas Koperasi Unit Desa (KUD) dan memeriksa Saudara Arifin Tanjung Ketua KUD Rimbo Tuok yang diduga telah memalsukan tanda tangan pemilik tanah untuk pembuat sertifikat, dan telah menyerobot tanah masyarakat,” kata Hambali diikuti teriakan massa.

Karena itu juga, PT Capital Hutana Mining harus bertanggung Jawab atas dampak lingkungan yang tercemar akibat limbah Tambang. Terlebih, izin Amdal dan pengelolaan limbah dari perusahaan itu masih sumir dan diduga belum ada.

“Pengguna tenaga kerja asing juga, diduga tanpa identitas yang jelas, dalam hal ini pemerintahan diminta harus bertindak tegas agar tidak menjadi polemik bagi masyarakat,” ungkap mereka di hadapan Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution yang hadir beberapa saat setelah aksi itu.

Dari aspirasi massa ini, Dahlan berjanji, atasnama Pemerintah Daerah Madina akan segera menyurati secara resmi Gubernur Sumatera Utara terkait PT Capital Hutana Mining tersebut. Alasannya, dalam hal ini, Bupati Madina itu menjelaskan bahwa Perizinan tersebut ada di Provsu. “Saya juga mengimbau agar masyarakat jangan mau diadu domba terkait permasalahan tersebut,” ungkapnya terakhir.
Setelah mendengar tanggapan, massa dari MPI itu pun selanjutnya membubarkan diri. (san)

Bagikan: