Bupati Minta Pimpinan OPD Serius Cermati Strategi dan Arah Kebijakan Serta Paham Visi Misi

Bagikan:
Bupati Andar Amin Harahap SSTP Msi membuka konsultasi publik RPJMD Kabupaten Paluta Tahun 2020 di Aula Gedung Kantor Bappeda Paluta, Rabu (6/2). (Asmar Siregar/Metro Tabagsel)

PALUTA – Konsultasi publik sebagai salah satu mekanisme wajib yang harus dipenuhi dalam penyusunan Rancangan Awal (RANWAL) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Tahun 2020.

Konsultasi publik merupakan media atau ruang terbuka bagi semua pemangku kepentingan untuk menelaah, menganalisa dan mengkaji dokumen RANWAL RPJMD ini. Agar setiap aspek-aspeknya memperoleh masukan, saran penyempurnaan. Sehingga dokumen ini mampu mengakomodasi semua kebutuhan daerah masyarakat dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Demikian dikatakan Bupati Paluta Andar Amin Harahap STTP Msi saat membuka konsultasi publik RPJMD Kabupaten Paluta Tahun 2020 di Aula Gedung Kantor Bappeda Paluta, Rabu (6/2).

Dikatakannya, semua hal yang disajikan oleh tim penyusun secara substansi akan disampaikan oleh tim yang telah berpengalaman dalam melahirkan dokumen-dokumen seperti ini, akan tetapi diperlukan justifikasi dari pemangku kepentingan sebagai pihak pelaksana dan penerima manfaat.

Oleh karena itu dirinya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada panitia pelaksana yang telah mampu menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten. Terutama dari Pimpinan OPD sebagai inisiator Permendagri 86 tahun 2017 dengan harapan dapat memberikan masukan, sarana dan pandangannya serta inisiasinya.

Sehingga kata Andar dokumen tersebut layak dari aspek legalitas, aspek substansi dan sesuai dengan kaedah yang berlaku. “Harapan saya, dokumen RPJMD 2020 mampu membuat kita semua berlari kencang untuk mengejar ketertinggalan dan mampu mengatasi semua hambatan yang ada. Maka kedepan kita berharap urutan kita nanti bisa di depan dari 33 kab/kota Provinsi Sumut,” sebutnya.

Selain itu, Bupati juga meminta kepada seluruh pimpinan OPD agar benar-benar mencermati strategi dan arah kebijakan sehingga mampu diimplementasikan dalam program dan kegiatan prioritas sesuai dengan masing-masing urusan.

“Ke depan jangan ada lagi pimpinan OPD yang memaksakan usulan program dan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan visi dan misi,” ujarnya.

Lanjutnya lagi, setiap program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD wajib memiliki indikator kinerja yang pasti dan terukur sehingga terjadi korelasi antara input, output dan outcome.

Oleh karena itu kata Bupati, setiap OPD harus mampu menterjemahkan visi misi kepala daerah kedalam fungsinya secara baik yang didukung dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Program dan kegiatan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan kepentingan pimpinan OPD. (ais)

Bagikan: