Ngopi Bersama JaDI Katanya Kedan, Aturan Kampanye Kok Dilanggar

Bagikan:
Presidium JaDI Padangsidimpuan, Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, Politisi Partai Golkar dan Politisi Partai Demokrat, saat pelaksanaan kegiatan Diskusi Publik, di Rumah Kreasi SKT Tabagsel, Rabu (30/1) lalu. (Budi Lubis/Metro Tabagsel)

SIDIMPUAN – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan Ngobrol Politik (Ngopi), di Rumah Kreasi SKT Kelurahan Kayu Ombun, Rabu (30/1) lalu. Kegiatan Ngopi kali ini bertema Katanya Kedan, Aturan Kampanye Kok Dilanggar.

Hadir, Presidum JaDI Kota Padangsidimpuan Muktar Helmi Nasution SPd I MPd, Pendiri Rumah Kreasi SKT Tabagsel Baun Aritonang, Komisioner KPU Kota Padangsidimpuan Nurhamidah Pulungan SE, Komisioner KPU Kota Padangsidimpuan Ahmad Rasid Nasution SPd, Komisioner Bawaslu Padangsidimpuan Rahmat Aziz Hasiholan, Politisi Partai Golkar Robbi Arianto Napitupulu SH, Politisi Partai Demokrat Kota Padansidimpuan Eflyn Anggara Harahap, Ketua Partai Perindo Kota Padangsidimpuan Miswar Nasution, Mahasiswa UMTS dan Akademisi dari UMTS.

“Yang dilakukan JaDI adalah penguatan organisasi dengan rutin mengadakan sosialisasi lewat kegiatan seperti ini. Kedua lembaga, baik KPU dan Bawaslu berwenang untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Kemudian, Penyelenggara harus menunjukkan integritasnya untuk berjalannya Pemilu 2019 yang jujur, bersih dan aman,” tuturnya.

Dikatakan Muktar, dalam PKPU sudah diatur tentang kegiatan kampanye dan wajib dilaporkan ke KPU apapun bentuk kampanyenya. Soal APK, penyelenggara juga harus tegas dan bisa menjaga integritasnya. “Selain sanksi administrasi, ada juga sanksi yang dapat diberikan kepada peserta yang melanggar terkait APK, yaitu tidak diterbitkannya Iklan Kampanye pada tahapan Kampanye di Media Massa,” tuturnya.

Sementara itu Komisioner KPU Padangsidimpuan Nurhamidah Pulungan SE, mengajak seluruh peserta untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan KPU.

“Kalau kita tidak menaati aturan, bagaimana kita bisa patuh terhadap aturan. Mari bahu membahu untuk mensukseskan Pemilu 2019. Teknis kerja terkait dengan APK telah diatur dalam PKPU,” tuturnya.

Mewakili Bawaslu, Rahmat Aziz Hasiholan menyebutkan, integritas seseorang (peserta pemilu, red) dapat dilihat dari kepatuhannya terhadap aturan. “Saya melihat, kepatuhan seseorang terhadap aturan, itu fungsi integritas. Kesadaran penuh yang membuat dia untuk tidak melanggar. Bagaimana pun kita buat regulasi, kalau memang dari dalam tidak ada niat, nah tetap akan dilanggar. Kesadaran kita sendiri. Mau kawan, atau tidak kawan, ketika melanggar regulasi, kita harus tindak. Ketika seseorang melanggar aturan, dia harus mendapatkan vonis, disesuaikan dengan aturan,” jelasnya. (bsl)

Bagikan: