Anggota Dewan Kunker Bersamaan Gedung DPRD Palas Kosong

Bagikan:
Gedung DPRD Padang Lawas.

PALAS – Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Palas kompak meninggalkan kantor. Terhitung sejak Rabu, (30/1) selama empat hari ke depan, para wakil rakyat ini serentak melaksanakan perjalanan dinas.

Tujuannya hampir sama dewan yang dibagi tiga komisi ini, yakni dinas konsultasi dan koordinasi. Dua komisi masing-masing A dan B ke DPRD Kota Tangerang dan komisi C ke DPRD DKI Jakarta.

“Ada juga sebagian dari komisi B ke Kementerian Kehutanan,” beber pimpinan DPRD H Irsan Bangun Harahap membenarkan perjalanan 30 dewan yang kompak itu, Kamis (31/1).

Ketua DPC partai Hanura Kabupaten Palas yang dihubungi via selulernya juga membenarkan ke-30 anggota dewan itu disepakati dalam satu SPT (surat perintah tugas, red). “Benar, itu satu SPT semua sudah kita teken selama empat hari,” sebut Irsan.

Perjalanan dinas para dewan terhormat ke ibukota ini juga dibenarkan Plt Sekwan Agustina Ritonga. Tiga komisi yang ada, juga turut didampingi pegawai sekretariat dewan masing-masing tiga orang pendamping. “Tiga orang tiap komisi pendampingnya juga ikut mendampingi,” ungkap Agustina.

Tidak Ikut, Bisa Digantikan di Luar Anggota DPRD?

Diduga perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Palas ini tidak semuanya diikuti 30 anggota DPRD tersebut, dengan berbagai alasan. Dan sesuai kesepakatan DPRD, panjar biaya perjalanan dinas akan dibayarkan ke masing-masing anggota dewan, begitu sampai tempat tujuan. Yang dibuktikan dengan dokumentasi giat yang dituju itu.

Sebaliknya, jika tak berangkat, tidak akan dibayarkan.

Hanya saja, Plt Sekwan tidak mengetahui pasti siapa saja anggota DPRD yang tidak berangkat. Sebab, biaya yang dikeluarkan sesuai SPT 30 anggota dewan, yang nantinya dibayarkan pendamping di tempat tujuan.

“Kita nggak tahu siapa saja yang tidak berangkat, yang jelas sesuai SPT. Dan itu panjarnya dibayarkan di tempat tujuan oleh pendamping,” jelas Plt Sekwan.

Besar dugaan, anggota DPRD yang tidak ikut digantikan orang, diluar anggota DPRD. Dengan maksud, menghindari pengembalian biaya perjalanan dinas tersebut ke kas daerah.

Kesempatan inilah yang dimanfaatkan agar biaya perjalanan dinas tersebut tetap terpakai. Modus ganti oknum diduga sebagai upaya memanipulasi penggunaan anggaran tersebut.

“Saya nggak tahu siapa saja yang tidak ikut berangkat,” kata Agustina.

“Coba kita cek dulu (siapa saja yang tak berangkat),” tandas Wakil Ketua DPRD Irsan.

Memang, sejumlah anggota dewan yang dihubungi mengaku sedang melaksanakan dinas di Jakarta. Ada juga yang mengaku diluar daerah dan Pekan Baru. (tan)

Bagikan: