Bupati Tapsel Apresiasi FGD Kejatisu

Bagikan:
Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu saat menghadiri FGD yang digelar Kejatisu.

TAPSEL – Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu SH mengapresiasi Focus Group Discussion (FGD), dalam rangka komitmen membangun Sumatera Utara, yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Grand Aston Hotel Medan, Rabu (16/1).

Acara FGD diikuti seluruh Bupati, Walikota, Kejari dan Kasi Intel Kejari se-Sumatera Utara dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Fachruddin Siregar SH MH.

Syahrul mengatakan, sinergitas serta persatuan dan kesatuan semua stakeholders diperlukan untuk membangun daerah, agar penggunaan anggaran bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Baik itu yang di danai anggaran pusat, provinsi maupun daerah. Dan dutegaskan, pemerintah itu adalah satu yaitu Pemerintah Indonesia.

“Yang membedakannya hanya aspek kewenangannya saja, kalau nasional dipimpin oleh Presiden, provinsi oleh Gubernur, Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati/Walikota sedangkan di Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa dan Lurah,” tuturnya.

Diungkapkan, kehadiran Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang sudah efektif dua di Kabupaten Tapsel sangat membantu. Dan berhasil dengan baik, dimana pada awalnya para pimpinan SKPD ada keraguan dalam menjalankan atau mengeksekusi program anggaran di daerah. Tetapi keraguan tersebut terbantahkan dengan kehadiran TP4D yang bisa melakukan sinergi dengan pemerintah daerah sehingga program anggaran yang telah dituangkan dalam APBD bisa tereksekusi dengan baik yang dibuktikan dengan Opini WTP yang diterima oleh Tapsel dari BPK selama empat tahun berturut-turut.

Dua tahun terakhir capaian opini yang diterima oleh Pemkab Tapsel kwalitasnnya terus meningkat dan temuan BPK juga menurun.

“Sebab semua program anggaran yang telah dikerjasamakan dengan TP4D relatif tidak ada temuan oleh BPK,”ucapnya.

Diungkapkan, sesungguhnya meraih opini WTP dari BPK tersebut bukanlah sebagai tujuan utama. Tetapi jauh yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan daya serap anggaran, karena dengan banyaknya daya serap anggaran tentu yang menikmati adalah masyarakat.

“Kedepan saya mengharapkan satuan kerja dari Instansi Pusat termasuk Perwakilan Kementerian yang ada di Daerah agar koordinasinya semakin ditingkatkan,” sebut Syahrul.

Salah satu contoh adalah jalan Nasional, dimana Pemerintah Daerah sudah membantu dalam hal pembebasan lahan untuk pelebaran.

“Untuk itu saya minta agar secepatnya ditindaklanjuti pengaspalannya, karena sepengetahuan masyarakat atau rakyat pemerintah itu hanya satu, artinya rakyat tidak tahu mana yang menjadi Tanggungjawab atau Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, makanya sinergitas adalah kata kunci sebagaimana diutarakan Kajatisu perlu didukung semua pihak “tegas Syahrul. (ran)

Bagikan: