Ini Poin Penting Kampanye Pemilu 2019

Bagikan:
Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan melaksanakan temu pers (Konferensi Pers, red) di Aula Sopo Godang Demokrasi, Senin (24/9).

SIDIMPUAN – Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan melaksanakan temu pers (Konferensi Pers, red) di Aula Sopo Godang Demokrasi, Senin(24/9).

Temu Pers ini sehubungan dengan telah masuknya tahapan Kampanye Calon Angota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presidenyang berlangsung dari tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Tahapan itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi seputaran kampanye pemilu dan poin penting yang berkaitan dengan kampanye. Serta mensukseskan Pemilu 2019,” kata Koordinator Divisi Hukum Drs Hatimbulan Siregar, saat membuka kegiatan.

Pada kesempatan itu hadir Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Muktar Helmi Nasution SPd I MPd, Koordinator Divisi Perencanaan dan Data Ahmad Rasid SPd, dan Koordinator Divisi Keuangan dan Logistik Hotma Rido Ranto SAg MSi.

Hadir juga Ketua PWI Tabagsel Hairul Iman bersama pengurus lainnya. Serta Reporter dari Media Cetak dan Media Elektronik yang sengaja diundang KPU Kota Padangsidimpuan.

Pada kesempatan itu Komisioner KPU Kota Padangsidimpuan memaparkan hal penting dalam Kampanye Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Muktar Helmi Nasution SPd I MPd, menyampaikan agar penerbitan iklan di Media Massa berupa hal positif. Dan materinya memuat visi-misi serta program peserta pemilu.

Dia juga memaparkan sekilas mengenai kewajiban dan larang Media Massa, Media Dalam Jaringan, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran selama tahapan kampanye.

Kewajibannya, membuat pengaturan dan penjadwalan pemasangan Iklan Kampanye oleh Peserta Pemilu. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu. Mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pesarta Pemilu.

Larangnnya, menjual pemblokiran segmen (blocking segment) dan pemblokiran waklu (blocking time) untuk Kampanye Pemilu. Menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorkan sebagai iklan kampanye. Menjual spot iklan yang tidak dimanfatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Pessrta Pemilu yang lain.

“Sanksi bagi media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media soslal dan lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan iklan kampanye maka Dewan Pers atau KPI menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberitahukan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota,” tuturnya. (bsl)

Bagikan: