Banyak Proyek Molor, PU Harus Berlakukan Denda

Bagikan:

METROTABAGSEL.COM, PALAS – Hingga Minggu (10/1), sejumlah proyek di Kabupaten Padang Lawas terlihat masih dalam proses pengerjaan. Artinya, kontraktor sudah dikategorikan molor dalam pengerjaan, yang tentunya sesuai aturan harus dikenakan sanksi denda.

“Kita minta, Dinas PU (Pekerjaan Umum) harus tegas dan tidak pilih bulu. Proyek yang telat, biar pun ada penambahan waktu, harus diberlakukan sanksi denda,” kata Kadir Nasution, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kepada Metro Tabagsel, kemarin. Mengutip Pasal 120 Perpres 70 tahun 2012, tentang sanksi keterlambatan, cukup jelas denda yang harus ditanggung kontraktor. Yakni 1/1000 dari nilai kontrak per hari.

Begini kutipan pasal itu “Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan”.

Karena itu, menurut Kadir, Dinas PU tidak boleh lemah. PU harus tegas. Tentu, dengan denda proyek yang akan diberlakukan, akan menjadi tambahan penghasilan asli daerah (PAD).

Seperti terlihat, beberap proyek belum kelar, di antaranya pembangunan jembatan di Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa arah menuju Kecamatan Batang Lubu Sutam. Proyek dengan dana pagu anggaran Rp6 miliar lebih ini masih dalam tahap pengerjaan.

Selain proyek pembangunan jembatan di Sosa, proyek lampu penerangan jalan di Jalan KH Dewantara Sibuhuan juga belum rampung. Lampu jalan dengan tenaga surya itu sampai kemarin masih dalam proses pengerjaan.

Begitu juga proyek median jalan atau pembatas jalan di kantor SKPD Terpadu Desa Sigala gala masih tahap pengerjaan. Belum lagi proyek di Kecamatan Hutaraja Tinggi dan Kecamatan Barumun Selatan (Barsel) dan Kecamatan Sihapas Barumun terlihat juga ada sejumlah proyek yang tidak siap tepat waktu.
Sebelumnya, menanggapi banyaknya proyek yang tidak siap tepat waktu, anggota DPRD Palas Abdi Faisal Nasution meminta kepada Dinas PU untuk tidak sembarangan membayar proyek yang pengerjaannya terbengkalai. Apalagi masih ada sejumlah proyek yang kerjanya hanya di bawah 50 persen.

Persoalan proyek yang tidak siap dikerjakan dengan tepat waktu, dinilainya sangat rentan dengan masalah hukum, apalagi volume pengerjaannya masih di bawah 50 persen. Kita hanya mengingatkan agar proyek fisik yang tidak siap tepat waktu jangan terlalu mudah dibayar, karena persoalan proyek yang terbengkalai sangat rentan berurusan dengan ranah hukum, katanya sembari mengajak agar proyek yang tidak siap tepat waktu agar sama-sama diawasi. (lay)

Bagikan: