Menu

Hasil Kunker Tim Komisi A DPRD-SU, Tapal Batas Tapsel-Madina Tak ada Masalah

Ilustrasi

MetroTabagsel.com, TAPSEL – Tapal batas antara Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Mandailing Natal (Madina) termasuk dengan Kota Sidimpuan, Palas dan Paluta, tidak ada masalah. Semua sudah terang benderang dan memiliki dasar yang kuat.

Hal itu terungkap pada kunjungan kerja Tim Komisi A DPRD-Sumut di Kabupaten Tapsel, Kamis (10/8). Menurut Bupati Tapsel H Syahrul Pasaribu dan pejabat Tapsel, tim Komisi A menyimpulkan, tidak ada masalah dan yang perlu dipermasalahkan. Hanya saja, tim Komisi A berkomitmen untuk mendorong Pemprovsu melalui Biro Pemerintahan, agar melakukan upaya sesuai kapasitasnya.

Sehingga dapat diterbitkan Permendagri tentang tapal batas di antara beberapa daerah termasuk di Tapsel dengan daerah tetangganya, dan juga daerah hasil pemekaran.

Tim tersebut adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD-SU H Syamsul Qodri Marpaung LC, Sekretaris Sarma Hutajulu SH, anggota HM Dahrial Siregar, Dra Delmeria, Dr Januari Siregar SH, MHum dan Darwin SAg MAP.

Tim semakin yakin setelah Bupati menjelaskan sambil memberikan peta wilayah calon Kabupaten Pantai Barat dan peta wilayah calon Provinsi Sumteng, yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dimana, kedua peta tersebut dibubuhi tandatangan kepala daerah di Tabagsel, Gubsu dan Ketua DPRD Sumut. Sehingga bagi tim yang hadir menyimpulkan sudah sangat jelas kondisi tapal batas di wilayah Kabupaten-Kota di Tabagsel. Sehingga dianggap tidak ada masalah dan sudah memiliki dasar yang cukup kuat.

Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu mengatakan, bagi Pemkab Tapsel, tapal batas tak pernah dipersoalkan. Terutama dengan daerah hasil pemekaran Tapsel sendiri.

Karena, berdasarkan peta Calon Kabupaten Pantai Barat Madina, yang dibuat Pemkab Madina dan peta calon Provinsi Sumteng yang dibuat bersama seluruh kepala daerah di Tabagsel, dan ditandatangani kepala daerah, ketua DPRD tetangga, telah dianggap terang benderang, terkait tapal batasnya.

“Kita tak pernah mempersoalkan tapal batas, karena peta yang dibuat BIG sudah sangat jelas. Apalagi peta itu sudah diteken Gubsu dan Ketua DPRD Sumut saat itu,” ungkapnya.

Asisten II Sulian Sabbih menambahkan, daerah pemekaran mestinya tidak ada masalah, karena tapal batas pada prinsip dasarnya mengutamakan batas alam. (ran)

  • Linkedin