Menu

Perda Penanaman Modal akan Diterbitkan

Ilustrasi

MetroTabagsel.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) berkomitmen menciptakan kemudahan pelayanan dan fasilitasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat.

Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Rudolf Manalu didampingi Kabid Penanaman Modal Lusiana Tamba di ruang kerjanya, Selasa (9/1) mengatakan, penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak prekonomian daerah, pembiyaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja.

“Melihat potensi Humbahas, diperlukan  pengelolaan yang berkesinambungan. Hal tersebut semata -mata untuk kesejahteraan masyarakat Humbahas. Oleh karena itu, perlu konsep kebijakan pengelolaan yang dituangkan dalam rencana umum penanaman modal (RPUM) daerah,” kata Rudolf.

Arah kebijakan penamaman modal akan disertai dengan arah kebijakan jangka pendek, menangah dan jangka pangjang sebagai acuan untuk pengelolaan penanaman modal agar lebih terarah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ujar Lusiana menimpali.

Dia menyebutkan, kebijakan penanaman modal tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang multi efek sehingga secara otomatis pertumbuhan industri akan meningkat dengan kebutuhan tenaga kerja. Disamping itu, permintaan ketersediaan bahan baku untuk industri dan yang lainya, imbuhnya.

Beberapa potensi Sumber daya alam (SDA) yang sudah dilirik oleh pemerintah adalah sektor pertanian, parawisata  dan energy listrik . Untuk sektor pertanian, ketersedian lahan pertanian yang cukup luas memungkinkan para investor melirik untuk industry hulu dan hilir. Demikian halnya dengan industry listrik dengan potensi sumber daya air yang melimpah.

Untuk sector parawisata, arah kebijakan permodalan untuk pembangunan industry parawisata dengan potensi danau toba dan juga objek wisata panorama alam dan situs sejarah yanb masih mentah. Oleh karena itu, perlu pengelolaan yang intens untuk beberapa kawasan sepertihalnya Kecamatan Baktiraja, Sipinsur kecamatan Paranginan dan kawasan lainya, tukasnya.

Isu strategis untuk industry parawisata tersebut, dukungan pemerintah pusat terhadap parawisata dapat dilihat, dimana danau toba menjadi salah satu destinasi. Untuk itu, pemerintah daerah akan mensingkronkan regulasi parawisata dengan pihak Badan Otaorita Danau Toba (BODT). Salah satunya upaya yang dilakukan melalui kemudahan birokrasi.

Tantangan dan peluang dari penamaman modal adalah SDM masyarakat akan dibenahi. Dalam hal itu perlu koordinasi sektoral untuk pengembangan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi perangkat daerah (OPD). kalau dari segi sumber daya manusia, masih perlu dibenahi lambat laun agar menjadi pelaku. Untuk pemgembangan itu, disesuaikan dengan tugas masing masing dari perangkat itu sendiri, tandasnya. (sht/rah/nt)

  • Linkedin