Menu

Aksi Mahasiswa Ungkap Kasus Raskin di Padang Bolak

Rastra disusun di salah satu gudang.
DOK/MetroTabagsel
Rastra disusun di salah satu gudang.

MetroTabagsel.com-Pengungkapan kasus beras miskin (raskin) yang terjadi di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) berkat gencarnya aksi mahasiswa yang tergabung dalam wadah Kesatuan Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi Tapanuli Bagian Selatan (Kampak Tabagsel) beberapa waktu lalu.

Tuntutan massa Kampak Tabagsel saat itu meminta pengusutan kasus dugaan penyelewengan Raskin ekstra bulan 13 dan 14 tahun 2015 agar diusut tuntas.

Ketua Kampak Tabagsel Ardiansyah Harahap, Rabu (8/11) mengapresiasi langkah dan kinerja Kejari yang sudah menetapkan tersangka kasus dugaan penyelewengan raskin tahun 2015.

“Kita apresiasi kinerka kejaksaan yang sudah bekerja secara maksimal. Apalagi pihak Kejaksaan sudah menetapkan tersangkanya,” katanya.

Ia meminta kepada Kejaksaan untuk terus melakukan pengembangan dugaan kasus penyelewengan raskin di kecamatan lainnya dan tidak tertutup kejadian yang serupa (penyelewengan raskin extra) juga terjadi di kecamatan lain.

“Kampak Tabagsel akan terus memantau proses hukumnya. Jika nantinya ada kejanggalan dalam proses hukumnya, Kampak Tabagsel akan kembali turun ke jalan untuk berorasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kajari Paluta Rizal S Nyaman SH MH melalui Kasi Intel Sutan SP Harahap membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka kasus dugaan penyelewengan raskin extra bulan 13 dan 14 tahun 2015.

“Dugaan penyelewengan raskin ini sesuai dengan hasil penyidikan. Dimana AJS yang pada tahun 2015 lalu menjabat sebagai Camat Padang Bolak dan oknum Kades MH saat itu ditunjuk sebagai kepala penanggung jawab gudang distribusi raskin di wilayah Kecamatan Padang Bolak. Tidak melakukan penyaluran raskin untuk bulan ke 13 dan 14 yang pada saat itu merupakan extra bonus,” ujarnya.

Jatah extra bonus raskin tersebut diketahui mencapai sekitar 120 ton dengan rincian 59.970 kilo untuk bulan ke 13 dan 14 yang diduga tidak disalurkan dan berdasarkan hasil audit dari pihak Inspektorat Paluta. Total kerugian negara mencapai Rp862 juta.

AJS? sendiri ditahan setelah menghadiri surat pemanggilan ketiga dan dilakukan pemeriksaan. Sedangkan MH dijemput secara paksa setelah tiga kali mangkir dan tidak menghadiri panggilan dari pihak Kejaksaan.

Sutan menambahkan?, keduanya akan dikenai pasal 2 dan 3 juncto pasal 15 Undang-undang Tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. (ais/mtabag)

 

 

 

  • Linkedin