Menu

Mahasiswa Minta BPN Terbitkan Sertifikat Lahan Trans Singkuang

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat berunjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Bupati Madina.
RidwanLubis/MetroTabagsel
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat berunjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Bupati Madina.

MetroTabagsel.com- Sekitar 70-an kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Madina melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Bupati Madina, Kamis (9/11).

Mereka mendesak BPN supaya mengeluarkan sertifikat lahan trans singkuang yang masuk dalam wilayah izin HGU PT Rendi Permata Raya dan meminta Bupati Dahlan Hasan Nasution supaya peduli terhadap warga trans singkuang.

Pantauan Metro Tabagsel, ada sekitar lima jam mahasiswa menduduki kantor BPN dan kantor Bupati, mulai pukul 11.00 Wib hingga pukul 15.30 Wib. Bahkan, aksi mahasiswa yang dikordinir Ahmad Hamdi dan Toguan Lubis tersebut sempat berujung bentrok dengan petugas pengamanan dari personel Polres Madina maupun dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja di depan kantor Bupati. Hal itu disebabkan mahasiswa kesal karena Bupati dan Wakil Bupati maupun yang mewakili tidak seorang pun yang mau menemui pengunjuk rasa.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta BPN supaya segera menerbitkan sertifikat lahan warga trans singkuang yang sudah menempati wilayahnya pada tahun 2002 dan tahun 2004.

Namun, sampai saat ini baru sebagian yang sudah keluar sertifikatnya, dan sebagian lagi diduga diserobot perusahaan perkebunan PT Rendi Permata Raya.

Mahasiswa juga menuding ada indikasi permainan kong kali kong antara Pemerintah, BPN juga PT Rendi Permata Raya. Sehingga BPN menerbitkan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Rendi Permata Raya, yang ternyata di dalam HGU itu masuk lahan warga trans singkuang

“Kami menduga ada permainan antara pemerintah, BPN dan PT Rendi Permata Raya sehingga yang korban adalah masyarakat. Lahan warga trans singkuang masuk dalam HGU perusahaan PT Rendi, yang menyebabkan masyarakat saat ini hidup dalam kesusahan. Sudah 15 tahun mereka menderita dalam mencari keadilan. Ini sebuah penzaliman, ini adalah penindasan kepada masyarakat kecil,” tegas Ketua Umum PC PMII Kabupaten Madina, Sahnan Siregar.

“Biarpun mereka warga transmigrasi, tetapi mereka juga adalah rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan warga lainnya. Karena itu, kami meminta BPN supaya menerbitkan sertifikat lahan warga transmigrasi, dan sebelum hak masyarakat kembali, kami tidak akan berhenti memperjuangkan aspirasi ini,” tambahnya.

Mahasiswa juga menyebut, pihaknya menduga ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan wewenang, sehingga HGU PT Rendi Permata Raya bisa terbit sementara sertifikat lahan warga trans singkuang tidak terbit. (wan/mtabag)

  • Linkedin