Menu

Sengketa Lahan Trans Singkuang dengan PT Rendi Permata Raya! Begini Kata Pemerintah

Warga dan mahasiswa berunukrasa beberapa waktu lalu terkait sengketa lahan.
DOK
Warga dan mahasiswa berunukrasa beberapa waktu lalu terkait sengketa lahan.

MetroTabagsel.com- Sengketa lahan warga transmigrasi SP 1 dan SP 2 Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina terus mencuat. Hanya saja, meski sudah 15 tahun berjuang, namun lahan yang diklaim warga sebagai lahan mereka belum bisa mereka kuasai secara keseluruhan.

Sebab, sebagian lahan mereka masuk ke dalam wilayah perusahaan perkebunan PT Rendi Permata Raya yang berjumlah sekitar 800-an hektare dari total keseluruhan sekitar 3.700-an Ha sesuai sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh perusahaan dari BPN Kabupaten Madina.

Dalam memperjuangkan hak lahan mereka, warga trans singkuang sudah berupaya maksimal. Mulai dari mengadu ke Bupati Madina, DPRD, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga Pemerintah pusat. Namun, usaha mereka sampai sekarang belum membuahkan hasil.

Meskipun dalam perjalanan mereka, DPRD telah membentuk Pansus dan merekomendasikan ke BPN Madina supaya meninjau ulang penerbitan HGU yang dimiliki PT Rendi Permata Raya, juga meminta kepada Bupati supaya menghentikan seluruh aktivitas PT Rendi Permata Raya di lahan yang tumpang tindih.

Pemkab Madina mengaku sudah berulang kali menyurati, menegur dan memerintahkan PT Rendi Permata Raya supaya menghentikan aktivitas mereka. Tetapi sampai sekarang perusahaan tersebut masih terus melakukan kegiatan di lahan yang tumpang tindih dengan dasar bahwa mereka sudah mengantongi HGU yang diterbitkan BPN pada tahun 2015.

Sementara, masyarakat terus berharap pemerintah dan DPRD membantu mereka supaya hak mereka itu dikembalikan.

Kepala Dinas Pertanahan Pemkab Madina Faizal Lubis didampingi salah seorang staf Dinas Transmigrasi Madina yang diwawancarai Metro Tabagsel bersama sejumlah wartawan lainnya, Senin (6/11) menerangkan, permasalahan lahan trans singkuang dengan PT Rendi Permata Raya sudah banyak menguras energi.

Bahkan, sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Yang intinya pemkab menginginkan bagaimana hak normatif warga trans singkuang terpenuhi.

“Sengketa ini sudah cukup lama, dan sudah banyak upaya yang kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana supaya hak normatif masyarakat terpenuhi dan perusahaan juga dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Faizal.

Ia mengungkapkan, penetapan pembangunan transmigrasi ini sesuai dengan SK Gubsu pada tahun 1983, dan pada tahun 1998 dibuatlah rencana tata ruang transmigrasi dengan daya tampung 350 KK untuk SP 1 dan 325 KK untuk SP 2. Saat itu, kelanjutan pembangunan transmigrasi tersebut terhenti karena ada pemangkasan anggaran di Kementerian.

Namun, pada tahun 2001 terjadi konflik di Aceh. Sehingga ada penambahan jumlah penduduk di Sumatera Utara, dan pemerintah melanjutkan pembangunan transmigrasi di Desa Singkuang pada tahun 2002.

Yang mana transmigran ini berasal dari Aceh dan trans lokal. Dan, program tersebut dilanjutkan kembali pada tahun 2004 untuk 325 KK.

“Pada saat penempatan tahun 2002 dan tahun 2004, disitu tidak ada masalah, dan masyarakat diberikan lahan seluas 2 Ha/KK. Namun, pada Februari tahun 2005 terbitlah IUP PT Rendi berupa Izin Usaha Perkebunan. Dan, di bulan Maret terbit juga izin lokasi PT Rendi. Dulu tidak ada aturan boleh IUP duluan maupun izin lokasi duluan,” terangnya.

  • Linkedin