Menu

Kisruh di Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi! Baginda: Terdakwa Layak Dihukum Maksimal

dr Badjora saat bersama siswa-siswanya di Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi di Kota Padangsidimpuan. (f/ist)
dr Badjora saat bersama siswa-siswanya di Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi di Kota Padangsidimpuan. (f/ist)

MetroTabagsel.com-Kuasa Hukum dr H Badjora Siregar dari Kantor Hukum BIG & Pathner Medan Baginda Umar Lubis dan Ghazali Marbun meminta terdakwa REW dituntut maksimal dalam dugaan kasus akuntan publik palsu.

“REW layak dihukum maksimal karena kebohongannya membuat dr Badjora Siregar dan Syarif Muda Halomoan Siregar harus mendekam diterali besi,” ujarnya, Kamis (7/9).

Baginda menilai, hingga sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, keterangan REW di hadapan majelis hakim terkesan ngawur dan bersifat opini.

Dia mencontohkan, REW tidak memiliki Standar Operasi (SOP) dalam melaksanakan audit keuangan Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Padangsidimpuan.

Bahkan, terdakwa REW melalui kuasa hukumnya berani menghadirkan saksi ahli yang tidak kredibel (bukan akuntan publik) di hadapan majelis hakim.

Selain itu terdakwa REW juga tidak independen dalam mengaudit keuangan perguruan Islam Nurul Ilmi (terkesan diarahkan oknum tertentu).

“Ketidak independenannya jelas terlihat ketika tidak memasukkan biaya makan dan gaji guru dalam hasil laporan keuangannya,” tegasnya.

Kata Baginda, terdakwa juga diketahui tidak pernah melakukan audit keuangan sebelumnya. Dan REW diduga mengcopy paste semuanya dari laporan keuangan bendahara dan tidak ada analisa darinya.

Bahkan anehnya lagi, tuding Baginda, dalam kesaksian terdakwa juga menyebut standar audit keuangan dipelajarinya saat di bangku kuliah bukan diperoleh dari standar profesi.

“Hasil laporan keuangan bendahara perguruan Islam Nurul Ilmi sama persis dengan analisis keuangan yang dikeluarkan REW. Artinya terdakwa hanya melakukan copy paste bukan analisis,” katanya.

Kuasa hukum dr Badjora ini menilai, tuntutan dan vonis maksimal juga sangat layak dijatuhkan ke REW karena dalam persidangan mengaku tidak merasa bersalah membuat laporan audit tersebut.

“Sudah menjebloskan orang tak bersalah ke penjara akibat karyanya, malah masih mengaku tidak menyesal telah membuat laporan audit keuangan yayasan perguruan Islam Nurul Ilmi. Inikan sudah tidak berperasaan dan sudah sangat layak dituntut maksimal,” katanya.

Sesuai undang-undang nomor 5 tahun 2011 pasal 57 ayat 2 tentang Akuntan Publik, siapa yang mengaku seolah-olah akuntan publik dapat diganjar hukuman penjara maksimal 6 tahun penjara.

Surati Menkumham
Untuk mencari keadilan terhadap dr Badjora dan Syarif Muda Halomoan Siregar, kuasa hukum mereka telah menyurati Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Sebagai balasannya, Menkumham sudah menyurati Ketua PN Padangsidimpuan, Kajari dan Kapolres Padangsidimpuan agar mengklarifikasi status REW yang bukan akuntan publik berdasar laporan Institut Akutansi Publik Indonesia (IAPI),” ujar Baginda selaku kuasa hukum dr Badjora dan Syarif Muda Siregar.

Dalam balasan surat tersebut, kata Baginda, Menkumham juga meminta klarifikasi hasil gelar perkara yang dipimpin Kabag Wasidik AKBP Togu Simanjuntak SH yang menyimpulkan jika dalam perkara dengan terdakwa dr Badjora dan Muda Siregar tersebut tidak ditemukan unsur pidana, namun condong ke perdata sehingga harus dikeluarkan SP3.

Meskipun hasil perkara menyatakan tidak ditemukan tindak pidana umum, namun permasalahan tetap diperiksa dalam persidangan di PN Padangsidimpuan dengan putusan dinyatakan tidak bersalah.

Atas putusan tersebut diajukan kasasi meskipun waktu permohonan kasasi lebih dari 1 tahun terlihat pada putusan MA RI No 807K/Pid/2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan No 752K/Pid/2015 tanggal 23 September 2015.

“Tiga poin isi surat koordinasi dan klarifikasi itulah yang dilayangkan Menhunkam ke ketiga intitusi itu,” ungkapnya.
Diharapkannya, tuntutan dan vonis maksimal kepada REW nantinya bisa menjadi efek jera bagi yang lain, sehingga kejadian seperti ini tidak kembali terulang.

“Kasus dugaan akuntan palsu ini pertama di Indonesia, hasilnya tentu akan menjadi barometer dalam penanganan kasus yang sama,” pungkasnya.(yza)

  • Linkedin